MPR: Kalimantan Utara Harus Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Wakil Ketua MPR Mahyudin mewacanakan wilayah Republik Indonesia yang terdapat di perbatasan yaitu Kalimantan Utara perlu dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) guna meningkatkan pertumbuhan di daerah itu.

"Wilayah Indonesia di perbatasan, Kalimantan Utara, harus dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk pertumbuhan ekonomi sehingga bisa memiliki daya saing melawan ekonomi Malaysia," kata Mahyudin dalam rilis di Jakarta, Senin (12/12/2016).

Mahyudin dalam kunjungannya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, 10 Desember 2016 juga mengemukakan perlunya memperbaiki tata ruang yang berdampak kepada hasil perkebunan sawit RI di daerah itu dijual ke Malaysia.

Dia mengingatkan Kalimatan Utara merupakan provinsi yang kaya akan hasil agrobisnis tetapi mayoritas warganya bekerja di sektor pertambangan dan sedikit yang bekerja di pertanian padahal pertambangan suatu saat akan habis.

"Dorong agar masyarakat mulai melirik sektor pertanian. Kita perlu serius untuk membina petani," ujarnya.

Dia mengemukakan Indonesia berada di bawah garis khatulistiwa sehingga hanya memiliki dua musim yang merupakan keuntungan dibanding negara empat musim seperti di Eropa yang harus menunggu musim semi dan musim panas agar bisa bertani atau berkebun, karena musim dingin tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam.

Untuk itu, Mahyudin juga mengutarakan rasa herannya karena bangsa ini sampat saat kini masih saja mengimpor sejumlah kebutuhan pangan seperti kedelai.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar BUMN perkebunan dan pertanian juga menanam tanaman buah, tidak hanya tanaman sawit dan karet.

"Kita harapkan ekspor buah-buahan kita bisa naik, ke depan kita juga ingin meningkatkan BUMN agar tidak menanamnya hanya sawit, karet," kata Jokowi dalam acara pencanangan Gemar Makan Buah Nusantara dalam rangka Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Presiden menyarankan agar BUMN itu menyiapkan 10.000-50.000 hektare khusus untuk menanam tanaman buah.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mengimbau pengusaha dan petani sawit memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) agar produknya mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar internasional.

"Isu negatif perkebunan di pasar internasional kian gencar karena memang ada persaingan bisnis dan kita juga harus introspeksi menunjukkan dunia bahwa perkebunan Indonesia ramah lingkungan," kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (10/12/2016).

ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. (Ant)