Rawan Disalahgunakan, PPP Usulkan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada negara-negara sahabat terutama kepada China dan negara-negara di Afrika.

"Kebijakan bebas visa kepada China tidak efektif, karena tidak meningkatkan jumlah wisatawan, tidak resiprokal dan bahkan rawan disalahgunakan dengan banyaknya kehadiran tenaga kerja berskill rendah," kata Arsul Sani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Menurut Arsul Sani, kebijakan bebas visa yang diberlakukan Indonesia sepatutnya mendapat respons yang sama dari Pemerintah China.

Pemerintah China, kata dia, hanya memberikan bebas visa terhadap wisatawan Indonesia selama tiga hari, tapi sebaliknya Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih lama.

"Ini tidak resiprokal," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Arsul, kebijakan bebas visa kepada negara China belum menguntungkan Indonesia.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari FPPP DPR RI, Irghan Chairul Mahfiz, mengusulkan agar pemerintah bersikap transparan soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China.

"Informasi soal TKA dari China cukup masif, ada TKA profesional dan ada juga TKA dengan keterampilan rendah atau buruh kasar," kata Irghan.

Menurut dia, TKA profesional bekerja di Indonesia dengan memenuhi persyaratan tidak ada masalah, tapi TKA buruh kasar menjadi masalah karena masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki pekerjaan layak.

Jika mencermati keberadaan TKA, khususnya dari China, menurut Irghan, ada TKA legal dan ada ilegal, tapi belum diketahui secara rinci berapa jumlahnya, karena data soal TKA berbeda-beda dari beberapa instansi terkait.

Irghan mendesak, agar Pemerintah bersikap transparan data dan keberadaan TKA, khususnya dari China.

"Maraknya TKA masuk ke Indonesia, karena adanya kebijakan bebas visa dari Pemerintah Indonesia kepada negara-negara sahabat." katanya.

Pada kesempatan tersebut, Irghan meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada China dan negara-negara di Afrika.

Menurut dia, TKA dari China datang ke Indonesia merupakan bagian dari investasi, tapi jika TKA yang hadir adalah buruh kasar akan menjadi masalah di Indonesia.

"Pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin kepada TKA. Izin menggunakan TKA harus diperketat," katanya.

Irghan menambahkan, proses izin kepada TKA harus ketat dan tepat, misalnya, izin untuk proyek di lokasi A maka hanya berlaku di lokasi A, tidak dapat pindah lagi ke lokasi lainnya. (Ant)