Pemerintah Harus Padu Sampaikan Kebijakan Terkait Australia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah harus padu dalam menyampaikan kebijakan terkait penangguhan kerja sama militer Indonesia dengan Australia. "Hal ini supaya pesan yang hendak disampaikan oleh Panglima TNI agar personil militer Australia, pejabat atau pun institusi tidak merendahkan dan melecehkan tokoh, isu sensitif dan ideologi bangsa benar-benar tersampaikan," ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Guru Besar UI tersebut mengatakan saat ini media di Australia banyak yang mengatakan bahwa Indonesia mundur dari posisi yang keras untuk menghentikan sementara kerja sama militer karena sejumlah pejabat di Indonesia menyampaikan bahwa yang dihentikan hanya untuk kerja sama di lembaga bahasa saja. Atau masalah ini hanya antarperwira di lapangan yang tidak seharusnya mempengaruhi hubungan kedua negara.

Ia menegaskan keterpaduan sikap pemerintah perlu dilakukan agar masalah ini tidak dianggap sepele oleh Australia dan terulang kembali di kemudian hari. "Terlebih lagi bila ideologi bangsa yang dipelesetkan dimana bila hal tersebut dilakukan di Indonesia pelaku akan berhadapan dengan proses hukum," ujar dia.

Keterpaduan sikap pemerintah, lanjutnya, juga dibutuhkan agar publik di Indonesia tidak kecewa. "Publik saat mendengar ketegasan Panglima TNI sangat mendukung sikap tersebut, namun dengan adanya pejabat lain yang mengkerdilkan permasalahan telah menjadikan publik kurang mendukung sikap pemerintah terhadap Australia," kata dia.

Ketegasan yang ditunjukkan oleh Panglima TNI sudah dapat dipastikan tidak akan menyurutkan hubungan antar Indonesia dan Australia, termasuk dalam kerjasama bidang Militer, ujar dia. Ia mengatakan ketegasan Panglima TNI merupakan cerminan bila ada kesalahan di satu pihak maka pihak tersebut harus responsif untuk memperbaikinya agar kepentingan lebih besar terselamatkan.

"Ini yang disebut sebagai hubungan yang saling menghormati (correctness). Dalam hubungan yang demikian toleransi demi menyelamatkan hubungan tidak berarti pihak yang ingin tegas menjadi harus melemahkan diri," pungkas dia. (Ant)