OJK: Program Bansos Non-Tunai Dongkrak Inklusi Keuangan 8,41 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi program dana bantuan sosial (bansos) non-tunai akan mendongkrak pemanfaatan atau inklusi layanan keuangan perbankan sebesar 8,41 persen pada 2017. Indeks inklusi keuangan secara nasional pada 2016 tercatat 67,8 persen.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan prediksi peningkatan indeks inklusi keuangan didorong dari melonjaknya jumlah rekening perbankan. Perhitungannya, program dengan anggaran Rp1,6 triliun tersebut disalurkan ke 1,4 juta warga yang diasumsikan belum memiliki rekening tabungan.

"Untuk inklusi keuangan bisa dilihat dari jumlah rekening. Dengan total penerima dana bansos non-tunai mencapai 1,4 juta jiwa yang diasumsikan belum memiliki rekening maka diharapkan inklusi keuangan bisa meningkat 8,41 persen," kata Kusumaningtuti, di Makassar, Selasa?(21/2/2017).

Berbeda dengan indeks inklusi keuangan, Kusumaningtuti menjelaskan indeks literasi keuangan tidak bisa dihitung melalui peningkatan jumlah rekening maupun uang yang berputar.

"Kalau literasi itu perlu survei dulu. Pada 2016 sendiri, tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya, dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan," jelas dia.

Kusumaningtuti menjelaskan untuk program bansos non-tunai, OJK menggandeng BRI dan BNI untuk menampung dana tabungan tersebut. Kedua bank tersebut akan mengerahkan agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menghimpun tabungan penerima bansos.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan inklusi keuangan, OJK juga menggelar 30 program edukasi keuangan di 24 kota dengan target instruktur PAP TKI dan CTKI, agen dan pendamping bansos, masyarakat di pedalaman sungai dan perbatasan wilayah Indonesia, guru dan dosen, UMKM, perempuan, pemerintah daerah, dan penyuluh.