Samudera Hindia Berpotensi Hadirkan Pertarungan Negara Besar

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arief Havas Oegroseno mengatakan Samudera Hindia akan menjadi proyeksi pertarungan kepentingan negara-negara besar.

"Kita melihat bahwa ada kemungkinan indikasi bahwa Samudera Hindia menjadi proyeksi pertarungan kekuatan maupun kepentingan berbagai negara," ujar Arief Havas Oegroseno usai menghadiri Seminar Nasional tentang Keamanan Maritim Regional di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Dalam kawasan Samudera Hindia setidaknya ada dua negara besar yang berebut pengaruh di area yang disinyalir kaya akan kandungan minyak. Dua negara tersebut adalah India dan Tiongkok.

Tiongkok bergantung pada rute laut di kawasan Samudera Hindia untuk mengimpor kebutuhan minyak mentah, sedangkan India negara yang terletak di kawasan Asia Selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

"Sementara bagi Indonesia, kawasan Samudera Hindia juga penting karena kita ekspor ke Eropa dan Afrika juga menggunakan jalur perdagangan laut di area tersebut. Kapal-kapal yang datang ke Indonesia juga banyak menggunakan jalur perdagangan itu," ujar dia.

karena itu, lanjutnya, Indonesia berupaya untuk menghilangkan pengaruh negara-negara besar dari kawasan tersebut dengan tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan.

"Kita tidak ingin kawasan Samudera Hindia menjadi titik panas baru. Kita sudah banyak membuang energi untuk membantu penyelesaian konflik Laut Cina Selatan," kata dia.

Ia mengatakan Indonesia perlu membuat suatu mekanisme di himpunan negara-negara pesisir Samudra Hindia (Indian Ocean Rim Association/IORA) yaitu keamanan.

Persoalan keamanan yaitu perompakan di Samudera Hindia menjadi perhatian bersama bagi negara-negara di kawasan tersebut. Sebanyak 41 persen perompakan di seluruh dunia terjadi di Selat Malaka dengan kerugian miliaran dolar AS.

Namun, ada tantangan bagi Indonesia untuk berperan menjaga kedamaian di Samudera Hindia.

"Tantangan kita adalah ada beberapa negara di pesisir Samudera Hindia yang ekonominya lemah. Negara-negara yang miskin tersebut tentu tidak mempunyai kemampuan dalam menjaga keamanan kelautan maupun kemaritiman," tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjutnya, Indonesia merekomendasikan "blue economy" dalam Konferensi Tingkat Tinggi "Indian Ocean Rim Association" pada Maret 2017.

Konferensi tersebut menghasilkan "Jakarta Concord", dokumen panduan bagi negara anggota menanggapi tantangan di kawasan dan global.

"Blue economy menjadi salah satu poin dalam Jakarta Concord yang ditandatangi oleh para pemimpin dan wakil dari 21 negara anggota Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA)," ucap.

Indonesia memainkan peran membantu negara-negara pesisir tersebut yang memiliki perekonomian lemah dengan kerja sama pembangunan kapasitas di bidang kemaritiman, kelautan, dan lain-lain.

Untuk negara-negara yang memiliki ekonomi mapan, Indonesia mengharapkan dukungan untuk turut serta dalam program "blue economy" itu.

Negara-negara pesisir itu dapat saling bertukar pengalaman serta keunggulan strategi, pengelolaan perikanan masing-masing. (Ant)