DPRD: Perbaikan Infrastruktur di Perbatasan Tingkatkan Nasionalisme

Anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur Agustinus Bria Seran berpendapat berbagai upaya perbaikan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste akan memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air masyarakat setempat.

"Semakin banyak pembangunan menyentuh warga perbatasan maka rasa ke-Indonesia-an dan memiliki bangsa ini semakin kuat," kata anggota dewan yang terpilih dari daerah pemilihan Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (Dapil VII) itu saat dihubungi Antara di Kupang, Rabu (15/3/2017).

Politisi F-Gerindra itu mengakui, saat ini pemerintah pusat terus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan di Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, maupun Kupang.

"Listrik, jalan, pos lintas batas, hingga sektor pertanian dan peternakan terus diperbaiki," kata Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu itu.

Anggota dewan dari komisi yang membidangi infrastruktur itu mencontohkan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain, Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka sudah dibangun dengan megah dan menjadi salah satu tempat wisata.

Menurutnya, perbaikan PLBN merupakan hal penting karena merupakan pintu terdepan NKRI yang menentukan kesan warga negara lain ketika berkunjung.

"Kesan pertama ini penting karena ketika orang merasa suka dan nyaman melihat kondisi kita maka akan membawa kebanggaan tersendiri dan masyarakat tidak akan malu lagi," katanya.

Agustinus mengatakan, hal pembangunan lain seperti jalan sabuk perbatasan yang menghubungkan Motaain-Motamasin dengan total panjang 177,9 Kilometer yang terus dikebut.

Menurutnya, kondisi akses jalan di perbatasan saat ini sudah jauh lebih baik apalagi dengan adanya sabuk perbatasan.

"Duluh di sebelah (Timor Leste) sudah beraspal kita di sini masih pengerasan atau masih jalan tanah. Sekarang kondisinya sudah berbeda," katanya pula.

Untuk itu, menurutnya, tugas pemerintah daerah harus teurs msiap menyambut berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat dengan menyiapkan lahan maupun dukungan dari masyarakatnya.

"Misalnya kalau ada masalah lahan maka pemerintah daerah harus segera turun tangan menyelesaikannya hingga tuntas," katanya.

Menurutnya, berbagai pembangunan infrastruktur tersebut membuat masyarakat di perbatasan merasa semakin percaya diri karena diperhatikan oleh Negara.

Sejalan dengan itu, Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr DW Thadeus mengatakan perbaikan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan akan meredam potensi konflik masyarakat di tapal batas Indonesia-Timor Leste.

"Selama ini isu tapal batas terus dipersoalkan karena masyarakat kita di sana masih merasa terkucil dan seolah tidak diperhatikan negara," kata dosen di Fakultas Hukum Undana itu.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian masyarakat maka akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat ke pemerintah dan semangat nasionalisme tetap terjaga. (Ant)