BKPM Dorong Investasi di Indonesia Timur

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pertumbuhan investasi di Kawasan Timur Indonesia. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan tahun ini pemerintah fokus kepada penciptaan ekonomi berkeadilan. Salah satunya dengan memastikan proyek-proyek investasi di Indonesia Timur dapat berjalan.

?Proyek-proyek investasi yang berada di wilayah-wilayah pelosok, seperti Indonesia Timur harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,? kata Azhar Lubis di Jakarta, kemarin.

Untuk itu lanjutnya, BPKM mengumpulkan para kepala Dinas Penamanan Modal dan PTSP di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur. Konsolidasi tersebut dilakukan dengan harapan aparat penanaman modal di daerah dapat bersikap proaktif untuk membantu investor dalam merealisasikan investasinya di daerah.

Azhar menambahkan bahwa untuk tahun 2017, realisasi investasi dari wilayah IV ini diharapkan dapat meningkat. Dia menjelaskan bahwa untuk wilayah IV, capaian tahun 2016 dari target Rp119 triliun dapat tercapai melebihi target, yakni Rp119,3 triliun.

Wilayah IV adalah sebagian besar wilayah provinsi-provinsi di Indonesia timur, seperti Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sementara wilayah Indonesia Timur lainnya seperti Sulawesi masuk ke dalam Wilayah III. Beberapa hal yang dapat dikerjasamakan adalah terkait kebutuhan sehari-hari perusahaan yang menanamkan modalnya di daerah.

?Kalau karyawannya ribuan, seharusnya bisa Kepala Dinas terkait di daerah bekerjasama mengupayakan memasok bahan makanan seperti telur, ayam maupun sayuran untuk kebutuhan makanan karyawannya,? urainya.

Azhar mengingatkan jangan sampai seluruhnya kemudian harus didatangkan dari Pulau Jawa saja atau bahkan impor dari luar negeri, sehingga masyarakat sekitar tidak mendapatkan dampak positifnya.

?Dinas di pemerintah daerah dapat melakukan channeling, jangan perusahaan yang disuruh membina masyarakat untuk menanam sayuran atau budidaya telur,? lanjutnya.

Kegiatan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dialami serta dinilai menghambat realisasi investasi di daerah. Di antaranya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat Bungaran Sitanggang yang menilai bahwa persoalan yang dialami di daerah di antaranya adalah minimnya anggaran, yaitu target realisasi terus meningkat sementara kondisi anggaran yang ada sangat minim.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PSTP Provinsi Papua John Rey menyoroti mengenai aturan yang dibuat di pusat yang menyulitkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi investor yang akan masuk. Dia mencontohkan masalah penggunaan hutan di Papua yang dinilai dipersulit oleh pemerintah pusat.

?Kami berharap BKPM dapat duduk bersama Kementerian terkait untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,? paparnya.

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi di wilayah kerja tersebut dilakukan oleh BKPM secara khusus untuk membahas mengenai capaian dan target realisasi investasi. Dengan melakukan pertemuan tersebut, BKPM berharap dapat membantu memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait.