Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cuma Sumbar Provinsi yang Tak Kebagian Dana Desa, Kok Bisa?

Cuma Sumbar Provinsi yang Tak Kebagian Dana Desa, Kok Bisa? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Padang -

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan, berjanji akan mencarikan solusi pemerataan pembagian dana desa khususnya Sumatera Barat dikarenakan sistem pemerintahan desa di provinsi itu berbeda secara nasional.

"Di Sumatera Barat tidak mengenal sistem desa, akan tetapi sistem pemerintahan nagari atau desa adat. Jadi tidak sama dengan daerah lain di Indonesia," kata Ketua rombongan Komisi XI DPR RI itu di Padang, Rabu (4/5/2017).

Menurutnya, pembagian dana desa yang diterima oleh masyarakat Sumbar tidak sesuai dengan jumlah penduduk di provinsi ini, sehingga formula ini harus diubah kembali. Marwan juga menyatakan akan membawa persoalan ini dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Keuangan dalam waktu dekat sehingga bisa ditemukan jalan keluarnya.

Politisi Partai Demokrat dapil Provinsi Lampung ini menilai beberapa solusi terkait pemerataan dana desa untuk Sumbar ini. Pertama, melakukan pemekaran nagari atau desa adat sehingga lebih proposional.

Kedua, yakni kembali merubah komposisi atau formula pembagian dana desa sesuai dengan jumlah penduduk yang ada desa tersebut, sehingga pembagian dana desa lebih berkeadilan.

Sementara anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan untuk pemekaran nagari tidak mungkin dilakukan karena akan menimbulkan biaya yang lebih besar.

"Saya berpendapat opsi yang harus dilakukan adalah merubah pola pembagian dana desa tersebut," katanya.

Pada tahun 2017, Sumatera Barat mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp700 miliar yang diperuntukkan untuk 880 nagari atau desa adat. Hal ini memperlihatkan ketimpangan penerimaan dana desa antara Sumatera Barat yang menganut sistem desa adat dengan provinsi lainnya.

"Contoh Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk yang lebih kecil bisa mendapatakan dana desa yang lebih besar, dibandingkan diterima oleh nagari di Sumbar," katanya. Rombongan Komisi XI DPR dipimpin oleh Marwan Cik Hasan, dengan anggotanya yakni Andreas Eddy Susetyo, Evi Zainal Abidin, Refrizal, Elviana dan Anarulita Muchtar. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: