LPS: Meski Aman, Ada Potensi Likuiditas Mengetat

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan terdapat beberapa hal yang masih berpotensi menyebabkan pengetatan likuiditas, sehingga diperlukan antisipasi sejak dini. Meski demikian, kondisi likuiditas di Indonesia terbilang masih cukup aman.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah mengatakan bahwa arus dana masuk (inflow) ke Indonesia hingga awal Juli hampir menyamai pencapaian tahun lalu. Data Bank Indonesia (BI) mencatat capital inflow mencapai Rp117 triliun hingga 6 Juli 2017, sedangkan sepanjang 2016 jumlahnya Rp126 triliun.?

"Artinya likuiditas bertambah hanya memang sifatnya jangka pendek karena lebih banyak yang di pasar modal, saham, dan sebagainya. Tapi dari sisi fiskal yang perlu diperhatikan juga adalah target pajak yang tinggi, kalau tidak tercapai maka pasti dampak ke likuiditasnya akan ada kontraksi," ujar Halim di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurut Halim, pengetatan likuiditas tergantung kapan pemerintah akan menggunakan likuiditas dalam negeri untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan. Pasalnya, saat bersamaan dengan kebutuhan pengeluaran pemerintah yang tinggi, sementara bank juga butuh likuiditas untuk menggenjot ekspansi kreditnya.

"Kalau semua ini berbarengan, maka kemungkinana terjadinya outflows akan lebih tinggi. Tapi kalau pemerintah enggak ambil banyak dana dari dalam negeri tapi dari penerbitan surat utang luar negeri, maka ini akan ada tambahan terhadap likuiditas," jelas dia.

Sementara itu, terkait masih cukup tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) industri perbankan tinggi, Halim menilai harus segera diatasi karena bila terus berlanjut akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

"Beberapa bank sudah restrukturisasi, sudah mulai bergerak lagi. Bank mulai menyalurkan kredit tapi memang enggak terlalu kencang, tapi mereka dipaksa stakeholder untuk mencapai target. Tapi kalau yang minta (kredit) enggak ada susah juga," tutupnya.