Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Komisi XI DPR Cek Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo

Komisi XI DPR Cek Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo Komisi XI DPR Rapat Dengar Pendapat Dengan Kementerian Keungan, BI dan OJK Rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI, Rabu (25/3/2015) dipimpin oleh Ketua Komisi XI Fadel Muhammad dan Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan bidang keuangan dan perbankan, diantaranya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Plt Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito. Pada kesempatan itu Agus Martowardojo menyinggung perkembangan kondisi keuangan nasional. Meskipun sempat menyentuh angka Rp 13 ribu per dolar AS, namun secara umum tingkat pelemahan rupiah terhadap dollar AS masih jauh lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara emerging market, seperti Brazil, Turki, India maupun Afrika Selatan. Tantangan utama adalah besarnya defisit neraca transaksi berjalan yang hingga akhir 2014 sebesar US$26 miliar. Tahun ini current account deficit harus dijaga pada 2,5-3 persen dari PDB. (Sufri Yuliardi) | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Gorontalo -

Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendalami audit kinerja dan pengelolaan dana desa.

"Kami ingin mendapatkan gambaran tentang pemeriksaan di Provinsi Gorontalo, tidak hanya audit terhadap laporan keuangan daerah yang menghasilkan opini WTP atau WDP, tapi kita juga berharap adanya audit kinerja dan dana desa," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI, Jon Erizal di Gorontalo, Minggu (16/7/2017).

Jon memaparkan, audit kinerja ini menjadi sangat penting karena mengevaluasi sejauh mana serapan anggaran pemerintah daerah bermanfaat bagi masyarakat.?Selain audit kinerja, Komisi XI juga menggali informasi tentang dana desa yang sudah berjalan pada tahun kedua.

"Hingga saat ini kami belum mendapat audit dana desa, jangan nanti alokasi dana desa ini tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat. Audit ini sangat dibutuhkan untuk alokasi anggaran dana desa pada tahun ketiga nanti," ujarnya. (ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: