Rudiantara Sebut Sejak 2016 Telegram Sulit Dihubungi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Telegram menyusul ditutupnya akses layanan tersebut. Termasuk di antaranya menyiapkan semacam tata cara agar tidak terjadi miskomunikasi kembali.

"Telegram ini kan berbeda dengan platform yang lain, yang lain itu sifatnya komersil orang pasang iklan. Telegram ini kan setidaknya mereka menyatakam bahwa mereka adalah non-provit organization, jadi caranya juga berbeda gitu," terang Rudiantara kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Rudiantara berharap usai Kementerian Kominfo mengirim permohonan kepada pihak Telegram untuk membersihkan konten?konten tersebut dari seluruh kanal yang difasilitasi oleh pihak Telegram ke depannya bisa direspon secara cepat.

"Nah ini yang penting kalau nanti ke depan ada sesuatu konten yang dianggap bertentangan dengan aturan radikalisme terorisme, telegram juga bisa meresponsnya secara cepat, ini kan gara-garanya, dari tahun 2016 bulan Maret udah berapa kali dihubungi tidak ada respons," ungkapnya.

Kemenkominfo telah mengirim email sebanyak enam kali sejak 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017 kepada pihak Telegram. Semua email tersebut telah terkirim dan diterima oleh pihak Telegram namun seluruh permintaan tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Keputusan untuk melakukan pemblokiran terhadap ribuan konten Telegram dilaksanakan setelah mempertimbangkan ketiadaan niat baik dari Telegram, sejak dikirimkan email ke-6 dari Selasa tanggal 11 Juli 2017 hingga Kamis malam tanggal 13 Juli 2017. Karena tidak adanya tanggapan dari pihak Telegram, maka Kemenkominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran terhadap layanan Telegram versi web yang berisi ribuan konten radikalisme dan terorisme.