BI Sumbar Jajaki Transaksi Nontunai di SPBU

Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjajaki penggunaan sistem pembayaran nontunai untuk transaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakat Umum (SPBU) yang ada di Padang.

"Kami sudah dua sampai tiga kali bertemu dengan Pertamina untuk membahas hal ini agar bisa diwujudkan penggunaan sistem nontunai saat membeli bahan bakar dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit dan e-money," kata Kepala Tim Pengembangan Ekonomi BI perwakilan Sumbar Novi Cahyono di Bandung, Sabtu (29/7/2017), pada pelatihan wartawan ekonomi regional Sumbar 2017.

Menurutnya ada sejumlah kelebihan ketika transaksi di SPBU menggunakan sistem pembayaran nontunai yang menguntungkan bagi masyarakat selaku pembeli dan pemilik SPBU.

Bagi konsumen tidak perlu repot lagi harus bawa uang tunai karena cukup menggesek saja dan berapa pun nilai transaksi tidak perlu memikirkan kembalian, kata dia.

Kemudian bagi pemilik SPBU dengan penggunaan transaksi nontunai akan meminimalkan terjadinya peluang korupsi karena transaksi sudah tercatat serta operator tidak repot lagi mencari uang kembalian, lanjut dia.

Ia menceritakan di kota-kota besar penggunaan sistem pembayaran nontunai untuk pembelian BBM sudah lazim bahkan untuk transaksi dengan nilai kecil tetap dapat dilakukan sepeti Rp20 ribu.

Pembayaran nontunai lebih praktis, bisa kapan saja dan dimana saja, tercatat dan lebih aman serta antikorupsi, katanya.

Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Puji Atmoko mengajak masyarakat yang ada di daerah itu untuk beralih menggunakan transaksi keuangan nontunai karena sifatnya yang praktis dan efisien.

"Transaksi nontunai memiliki banyak kelebihan diantara lebih aman dan praktis karena penggunanya tidak perlu repot membawa uang kartal," katanya.

Ia mengatakan selain lebih praktis, transaksi nontunai juga lebih hemat karena Bank Indonesia tidak perlu banyak mencetak uang kartal.

Puji mengakui fasilitas untuk transaksi keuangan di Sumatera Barat belum sebanyak di daerah lain namun semua itu bergantung kepada kebijakan pemerintah setempat serta pelaku bisnis.

Ia menceritakan di DKI Jakarta pemerintah setempat berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan untuk mendorong warga dalam melakukan transaksi keuangan nontunai untuk pembayaran kereta api dan bus Transjakarta.

Jika pemerintah daerah di Sumatera Barat juga berkomitmen untuk mendorong transaksi keuangan nontunai maka upaya meminimalkan penggunaan uang kartal akan semakin terwujud, ujarnya. (Ant)