DPR Keluhkan HPP Tak Rasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah harus memperbaiki manajemen penataan beras nasional. Dia menjelaskan selama ini Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok, sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar.

"Apakah untuk mengatur harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras karena perlu dilakukan penataan perberasan secara nasional," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur, Senin (31/7/2017).

"Untuk itu perlu diatur tentang perberasan nasional. Sejauh ini HPP gabah atau beras dinilai belum rasional, sehingga jangan disalahkan beras Bulog tidak berkualitas dan berasnya kurang baik karena HPP jauh dari harga pasar," tuturnya.

Ia mengatakan pemerintah khawatir ketika HPP dinaikkan, akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi, sehingga harus mencari titik tengah yang baik.

"Untuk itu perlu menjaga kualitas beras bagi masyarakat sejahtera (rastra) dan yang penting rastra bukan semata-mata alokasi subsidi untuk masyarakat miskin, namun rastra merupakan stok nasional yang dimiliki negara jika terjadi suatu hal atas pangan di Indonesia, sehingga kualitasnya harus dijaga pemerintah," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Herman mengatakan manajemen perberasan dan manajemen pangan harus ditata sedemkian rupa, sehingga bisa menguntungkan para produsen, namun tidak memberatkan tingkat konsumen karena beras dikonsumsi setiap hari. (ant/FH)