Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Komisi IV Minta Masyarakat Ikut Terlibat Pantau Pergerakan Mafia Pupuk

Komisi IV Minta Masyarakat Ikut Terlibat Pantau Pergerakan Mafia Pupuk Kredit Foto: Kementan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam mengawasi pergerakan mafia pupuk subsidi yang selama ini meresahkan petani. Menurutnya, mafia pupuk biasanya bercokol di area distributor, penyalur, dan area lain yang berkaitan dengan produksi.

"Dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sudah sejak lama. Namun, tindakan tegas yang membuat efek jera mereka masih belum terlihat di lapangan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat Indonesia ini masih terus berlangsung," ujar Andi Akmal belum lama ini, dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (4/2/2022).

Baca Juga: Jelang Musim Tanam, Petrokimia Gresik Tingkatkan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Andi Akmal mengatakan, langkanya ketersediaan pupuk subsidi diduga kuat karena ada yang bermain dengan menahan stok dan merusak distribusi yang berujung tingginya harga di lapangan hingga berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Saya melihat, sosialisasi digitalisasi kios resmi pupuk subsidi juga masih kurang, terutama digitalisasi di daerah yang kurang akses jaringan internet," katanya.

Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor meminta pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan terstruktur. Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap petani saat ini perlu didorong kembali.

"Kita punya cita-cita swasembada, tapi perlu dukungannya buat petani. Menteri keuangan bantu dong petani kita. Tidak cukup hanya Mentan yang jungkir balik mikir petani, tapi dukungan anggarannya dilemahkan," katanya.

Sofyan menambahkan, distribusi pupuk bersubsidi yang kerap bermasalah di tingkat lapangan tidak lepas dari lemahnya pengawasan komisi pengawas pupuk di daerah dan Pupuk Indonesia.

"Saya meragukan komitmen pemerintah daerah untuk membantu petaninya. Mestinya data penerima pupuk dan penyalurannya clear di tingkat bawah. Jangan kalau ada masalah dilempar ke pusat. Bantu dong petani kita," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: