Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin kritikal di tengah kondisi perekonomian yang semakin dinamis.
Menurut Sri Mulyani, pemulihan ekonomi dunia masih hadapi berbagai ketidakpastian. Ada penyesuaian perekonomian terbesar dunia yaitu Cina. Lalu situasi di Amerika Serikat yang dari sisi kebijakan masih ditunggu apakah hasilnya positif atau negatif. Eropa yang masih berjuang untuk keluar dari krisis. Kemudian apa yang terjadi di kawasan Asia, seperti Myanmar, Laut Cina Selatan, Korea Utara, semua akan pengaruhi sentimen regional Indonesia.
"Di tengah perekonomian yang dinamis, Indonesia harus jaga momentum untuk bisa dinikmati masyarakat secara adil. Salah satu syarat untuk jaga momentum adalah agar APBN kita mampu laksanakan fungsinya karena ekonomi akan terus bergerak, harapan, dan kesadaran masyarakat makin tinggi dan ingi dapat respons yang cepat dari publik. Maka peran APBN jadi makin kritikal," jelas Menkeu saat Rakernas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/ Lembaga/ Daerah 2017 di Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Tahun 2017 ini, lanjutnya, pemerintah menargetkan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1.736,1 triliun. Adapun kontribusi dari perpajakan Rp1.472,7 triliun dan PBNP Rp260,2 triliun.
"Itu suatu angka yang sangat besar meskipun kebutuhan negara lebih besar lagi karena kita belanja lebih dari Rp2.000 triliun. Kalau kita lihat dari penerimaan negara maka fungsi dari penerimaan perpajakan adalah yang paling dominan dan kita semua tahu bahwa belanja negara yang tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp2.133 triliun, di mana sepertiganya Rp766 triliun lebih dibelanjakan oleh daerah melalui transfer daerah," kata Sri Mulyani.
Melihat porsi itu, maka penerimaan perpajakan menjadi sangat penting untuk bisa dukung belanja yg sangat besar nenjadi sangat kritikal. Salah satu sumber penerimaan negara adalah APBN dan APBD itu sendiri. Sementara untuk dapat memaksimalkan fungsi APBN tersebut, Sri Mulyani mengatakan, peranan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari berbagai lembaga,kementerian, hingga daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan membantu menyetor penerimaan negara.
"Peran APIP jadi penting bukan hanya di pusat, utamanya di daerah karena daerah institusi yang paling sering bertemu dengan masyarakat. Saya harap kinerja di tingkat K/L bisa tingkatkan kinerja dan kapasitas. Dan yang pada akhirnya mampu mendorong penerimaan negara," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rizka Kasila Ariyanthi
Tag Terkait:
Advertisement