DPRD: Kinerja Satpol PP Belum Optimal

Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Haris Sugiharta menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja setempat dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah belum optimal.

"Kondisi tersebut dikarenakan keterbatasan personel di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kabupaten Sleman," kata Haris di Sleman, Minggu (1/10/2017).

Menurut dia, pengawasan dan penegakan peraturan daerah (perda) sepenuhnya berada ditangan Satpol PP. Pemkab Sleman sendiri memiliki banyak perda namun tidak semua pengawasan dan penegakannya berjalan maksimal.

"Misalnya penegakan aturan menara selluler, toko modern dan lain-lain. Kami nilai, kinerja Satpol PP ini kurang maksimal untuk mengawal penegakan perda," katanya.

Ia mengatakan, kurang maksimalnya penegakan perda dikarenakan belum idealnya jumlah petugas Satpol PP. Kondisi tersebut terjadi karena sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melakukan moratorium penerimaan CPNS.

"Perlu dicarikan solusi agar upaya penegakan perda tidak berjalan di tempat dan maksimal," katanya.

Haris mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan agar Satpo PP Kabupaten Sleman melakukan upaya untuk menambah jumlah petugas Satpol PP tahun depan.

"Caranya, dengan merekrut karyawan lepas atau sistem kontrak agar jumlah petugas Satpol PP yang ada saat ini seimbang dengan kewajibannya. Kami berharap ada penambahan jumlah petugas. Kalau Dinas mengusulkan, kami siap menganggarkan," katanya.

Kepala Satpol PP Sleman Herry Sutopo mengatakan, saat ini jumlah personel Satpol PP memang masih jauh dari ideal.

"Saat ini jumlah petugas hanya 104 orang untuk satu sekretariat dan empat bidang. Mulai Linmas, Damkar, Trantib dan penegakan Perda. Jumlah idealnya sebanyak 250 orang Satpol PP," katanya.

Ia mengatakan, ide ataupun harapan Ketua DPRD Sleman tersebut dinilai bagus dan sebagai wujud perhatian. Hanya saja sampai saat ini pihaknya belum melakukan rencana untuk menambah personel.

"Kami saat ini masih fokus melakukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Jika penambahan personil dilakukan maka berarti perlu dilengkapi rencana sarpras seperti gedung, rencana keuangannya, perlengkapan hingga perbekalan petugas. Jadi semuanya butuh perencanaan secara menyeluruh," katanya. (Ant)