Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Enam Lokasi BBM Satu Harga Siap Beroperasi

Enam Lokasi BBM Satu Harga Siap Beroperasi Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menargetkan enam lembaga penyalur BBM Satu Harga selesai dibentuk hingga November mendatang. Lembaga-lembaga penyalur tersebut disebar di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).?

Anggota Komite BPH Migas Hendry Achmad mengungkapkan keenam lembaga penyalur BBM Satu Harga yang siap dioperasikan tersebut berada di Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Kabupaten Klungkung (Bali), Kabupaten Pegunungan Bintang (Papua), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kabupaten Berau (Kalimantan Utara), dan Natuna di Kepulauan Riau.

Khusus lembaga penyalur di Kepulauan Talaud direncanakan diresmikan pada Oktober ini. Sementara lima sisanya di bulan November. "Lima buah kita rencanakan di November. Ada yang 23 November 2017, 9-10 November 2017 (Papua dan Papua Barat), terakhir kita resmikan di Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara di Berau. Jadi ada enam lagi yang akan diresmikan. Jadi, total nanti ada 32 (lembaga penyalur)," ujarnya.

Hendry menyebutkan beberapa SPBU Satu Harga yang masih dalam penyelesaian antara lain di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Proses pembangunannya telah mencapai 70% sampai 80% dan diharapkan dapat beroperasi Desember 2017.

Dalam upaya mewujudkan Program BBM Satu Harga ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti persoalan perizinan dari Pemerintah Daerah setempat dan perbedaan pendapat mengenai titik atau letak SPBU yang akan dibangun.

"Seperti contoh yang akan kita tinjau minggu depan di Mentawai, ada titik yang sudah kita tetapkan, tapi Pemda maunya di titik lain. Pertamina sudah keluarkan izin prinsip di titik yang ditetapkan, tapi Pemda belum merestui di titik yang sudah ditetapkan dengan Pemerintah. Ini suatu hal yang harus kita selesaikan," katanya.

Kendala di lapangan ini, lanjut dia, menjadi pertimbangan pemerintah agar dalam penentuan titik BBM Satu Harga di tahun depan harus dibicarakan lebih dulu dengan Pemda setempat yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah moda transportasi ke lokasi BBM Satu Harga tersebut agar tidak hanya di daerah yang mudah terjangkau, tetapi juga daerah terisolasi, tetapi masyarakatnya memerlukan BBM.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Advertisement

Bagikan Artikel: