KPU Balikpapan Saring Anggota PPS Antidemokrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Balikpapan melakukan tes wawancara kepada 243 calon Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. Nantinya setiap kelurahan terdiri dari 3 PPS.

Ketua KPU kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, tes yang dilakukan bersifat kumulatif yakni persyararan administrasi, tes tertulis dan wawancara dijadikan satu.

"Dari 243 calon itu akan disaring lagi hingga menjadi 102 anggota PPS yang defintif," katanya disela pelaksanaan tes wawancara PPS di hotel Menara Bahtera, Selasa (7/11/2017).

Anggota PPS yang telah definitif akan dilantik paling lambat 11 November 2017. "Itu deadline dari KPU Kaltim dan setelah dilantik akan diberikan pembekalan awal berupa pengenalan komisioner dan deskripsi tugas mereka," jelasnya.

Dalam rekrutmen ini memungkinkan pelajar bisa menjadi anggota PPS karena syarat usia diturunkan dari 25 tahun menjadi minimal 17 tahun. Namun menjadi pertimbangan tersendiri dari segi waktu karena pelajar juga terikat jam sekolah.

"Tentu saja kami lebih mengutamakan personal yang memiliki waktu cukup untuk menjadi PPS," ungkap Noor Thoha yang menjelaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diperbolehkan menjadi anggota PPS.

"Belum bisa dihitung tapi ada beberapa ASN yang diwawancarai. Yang tidak boleh itu kalau terlibat dalam partai politik atau tercatat sebagai anggota TNI Polri karena dilarang secara institusi. Kalau KPU kan tidak berhak melarang," jelasnya.

Selain tidak boleh terlibat dalam partai politik, calon PPS juga harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. "Kesetiaan itu dulu cuma formalitas, tapi sekarang menjadi penting karena jangan sampai anggota PPS malah antidemokrasi dan Pancasila," tegasnya.

Sehingga setiap peserta selalu ditanyakan sejauh mana mereka mengerti dan paham akan Pancasila serta pengamalannya. Termasuk pemahaman mengenai demokrasi.

"Jangan sampai anggota PPS yang sudah dilantik justru mengampanyekan bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Kami jaid repot nantinya," ujar Noor Thoha.

Pelaksanaan tes calon PPS hingga 9 November nanti. "Kami lakukan tes ini maraton dan tentunya diutamakan para calon yang siap bekerja. Lebih baik kalau mereka punya pemahaman dan pengalaman dalam pemilihan umum," sebutnya.

Dalam rekrutmen PPS ini setiap calon harus melalui tahap uji kompetensi dan pengetahuan dasar tentang ke-pemilu-an. Anggota PPS yang definitif akan diberi honor mencapai Rp900 ribu per orang.

"Alhamdulillah, yang dites ini mereka paham untuk pengetahuan dasar pemilu dan anggota PPS yang telah dilantik nanti bekerja selama 8 bulan," pungkasnya.