Ini Solusi Pemerintah Untuk Atasi Kekurangan Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan lima program afirmasi untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Kami menyiapkan lima program afirmasi, karena penyediaan guru di daerah 3T menjadi perhatian pemerintah," ujar Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Hamid Muhammad, di Jakarta, Selasa.

Program afirmasi tersebut yakni program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T), program Guru Garis Depan (GGD), dan Guru yang bertugas di daerah khusus, program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK (Program Keahlian Ganda), program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS, dan program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD.

Program SM3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun. Program tersebut dilakukan sebagai penyiapan pendidik professional yang akan dilanjutkan dengan program Pendidikan Profesi Guru.

Selanjutnya Program GGD dilakukan sebagai upaya untuk memeratakan akses pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T. Program GGD angkatan pertama telah mengirimkan 798 guru profesional ke 28 kabupaten di daerah 3T yang tersebar di empat provinsi. Keempat provinsi tujuan program GGD tersebut yaitu Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

"Kemendikbud akan merekrut 17.000 guru garis depan atau GGD untuk ditempatkan di 15.000 desa, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Guru tersebut akan menyandang status calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah lulus program GGD. Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan," kata dia.

Pada tahun ini, Kemendikbud merekrut 6.296 guru hasil dari seleksi program GGD 2016 dan program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah 3T.

"Hal ini sedang dibahas intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara." Program GGD mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. dimana gaji untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.

Guru honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Selanjutnya, Program Keahlian Ganda diinisiasi karena kurangnya guru produktif di SMK. Dengan adanya Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif.

"Perlu adanya peran pemerintah daerah untuk ikut serta melakukan redistribusi guru, meningkatkan kompetensi, dan memenuhi kesejahteraan guru yang masih di bawah standar minimum," harap dia.