Penataan Sungai Citarum Akan Dimulai Pada Pertengahan Januari

Kememterian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) akan langsung bertindak dengan menyusun rencana aksi dan akan dimulai pada pertengahan Januari tahun ini. Eksekusi awal akan dimulai di hulu dengan merehabilitasi hutan dan mengajak para pemimpin-pemimpin baik sipil dan militer di daerah masing-masing untuk menyerukan warganya agar beramai-ramai mengatasi hal ini. 

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penataan Sungai Citarum, dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar serta Panglima Kodam Siliwangi, Mayjen TNI Doni Monardo di aula gedung Sate Bandung, Selasa (16/1/2018).

Menko Luhut menyebutkan sungai Citarum akan dibagi menjadi 22 sektor dan akan dikordinasikan oleh perwira tinggi TNI setingkat Kolonel untuk mulai bergerak dengan melibatkan para pakar lingkungan, ahli hukum, budayawan, mahasiswa dan seluruh masyarakat yang cinta pada sungainya. 

Permasalahan sampah dan limbah di Sungai Citarum sudah sangat serius untuk ditangani secara cepat, tepat, terpadu dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyatakan, Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian besar dengan isu kerusakan lingkungan di Sungai Citarum, dan memerintahkan kepada jajarannya untuk merespon masalah itu sesegera mungkin.

“Anda sekalian bisa melihat bagaimana seriusnya kita untuk mengatasi ini, ini ditandai dengan hadirnya Bapak Wiranto disini, jadi jarang-jarang juga kita rapat sampai berdua hadir disini. 
Presiden sangat memberikan perhatian besar karena setelah beliau tahu bagaimana seriusnya permasalahan di Sungai Citarum ini akibat dampaknya kepada generasi mendatang,” papar Menko Maritim.

Sungai sepanjang 297 km, yang membentang di wilayah Jawa Barat bagian selatan hingga utara ini telah rusak ekosistemnya dari hulu hingga ke hilir, dikarenakan kondisinya yang telah terkontaminasi logam berat dan bakteri berbahaya akibat timbunan sampah dan berbagai limbah buangan. Peran Sungai Citarum yang teramat vital buat masyarakat di daerah yang dilaluinya, akan sangat berbahaya apabila didiamkan dan tidak ditangani dengan cepat. 

“Masyarakat yang memanfaatkan hampir 27,5 juta, dan untuk listrik sebesar 1800 Megawatt, sebagai sumber air minum sebesar 80%, dan juga untuk kebutuhan Jakarta, mengairi lahan persawahan hampir 420 ribu hektar. Ini yang berbahaya apabila airnya sudah kena logam berat dan bakteri maka sayur-mayur, ternak, dan ikan yang ada di sungai itu pasti akan terkontaminasi, dan orang yang memakan itu juga akan kena terutama ibu-ibu yang sedang hamil, ini masalah sangat serius,” tegas Menko Luhut.

Selain itu Menko Luhut menegaskan, agar kalangan pengusaha atau industri-industri yang ada di sekitar Sungai Citarum, agar patuh dan tidak lagi membuang langsung limbahnya ke sungai tanpa terlebih dahulu diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Ia pun tidak akan mentolerir tindakan pengusaha yang masih membandel dengan akan menerapkan tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku.

“Pengusaha-pengusaha juga harus patuh, industri-industri inilah yang membuang limbahnya ke Sungai Citarum. Industri-industri ini, cost-nya itu kan bisa ditaruh untuk IPAL. Kita akan terapkan berbagai peraturan dengan tegas, jadi pengusaha pun tidak ada alasan IPAL nya tidak masuk, mohon nanti kepada para pemimpin daerah agar tegas, saya hanya titip kepada Bapak dan ibu pemimpin-pemimpin di Jabar ini agar jangan takut bertindak sebab akan kita dukung dari pusat,” tegasnya.

Menko Luhut mengimbau agar semua pihak bisa terlibat aktif dalam permasalahan penanganan Citarum ini. "Saya ingin kita semua bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh, struktur pengorganisasian kita serahkan kepada Pemda sebagai Dansatgas yaitu Bapak Gubernur dan Wagub, kemudian Badan Satgas nanti dari Kodam Siliwangi yakni Pangdam dan Badan Satgas kedua dari Kapolda Jabar. Sektor akan dibagi kepada setiap sub sektor dengan Kolonel yang bertanggung jawab di wilayahnya. Saya himbau kepada Pemda setempat juga terlibat aktif,” pungkasnya.