Di Hanoi, DPD Serukan Pencegahan Dampak Negatif Perubahan Iklim

Indonesia menyerukan negara-negara Asia Pasifik untuk berkomitmen lebih kuat terhadap perlindungan dan pemeliharaan bumi terhadap dampak-dampak negatif perubahan iklim.

Wakil Ketua BKSP DPD GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan para anggota parlemen Asia Pasifik harus dapat memperkuat kerja sama lebih baik, yaitu terkait isu penguatan mekanisme regional, edukasi masyarakat, dan pembiayaan perubahan iklim.

Ia mengatakan perlu ada edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar hutan atau mengganti kebun-kebun karet di lahan-lahan gambut penghasil karbon.

"Program-program perubahan iklim harus menyentuh kemampuan kita untuk melakukan mitigasi dan adaptasi. Oleh karena itu, mekanisme, edukasi, dan pembiayaan harus mampu direalisasikan dan implementatif sehingga kita memerlukan kerja sama yang erat di antara kita semua," katanya saat Sidang Tahunan APPF 2018 di Hanoi, Sabtu (20/1/2018).

Ayu Koes menambahkan negara anggota APPF perlu memperkuat kerja sama antarkota dan antarprovinsi untuk memperkuat kampanye penyadaran dan aksi bersama pada tataran akar rumput (grass-root). Ia meyakini pelaksanaan Sidang Tahunan APPF 2018 ini makin memperkuat kerja sama antar parlemen sekaligus dapat memperkuat perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.

"Parlemen Indonesia, DPR dan DPD, akan terus berkomitmen untuk menjadikan APPF sebagai organisasi kerja sama parlemen terdepan dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik," tegasnya.

Ia mengharapkan APPF dan forum APPF 2018 dapat memberikan pengaruh dan dampak kepada implementasi Perjanjian Paris.

"Sebagai anggota parlemen, kita harus memastikan penyusunan kebijakan publik dan aturan-aturan hukum harus dapat mengurangi dan mencegah dampak-dampak negatif perubahan iklim. Marilah kita semua berkomitmen untuk terus memperkuat usaha-usaha bersama tersebut demi masa depan negara dan kawasan ini, terutama masa depan anak cucu kita semua," pungkasnya.