Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Makassar -
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Makassar bekerjasama dengan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) menggelar sosialisasi terkait pilkada serentak 2018 di Anjungan Pantai Losari, Minggu, 28 Januari. Kegiatan itu turut diramaikan oleh Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Sulsel.
Sembari menyebarkan selebaran perihal ajakan mengikuti pilkada serentak 2018, Direktur Eksekutif PerDIK, Abdul Rahman, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap kaum difabel. Bila memiliki keluarga yang difabel, sambung dia, mesti tetap diarahkan menggunakan hak pilihnya. Toh, sebagai warga negara, kelompok difabel juga punya hak politik.
"Jangan sampai lupa untuk salurkan hak pilih nanti di TPS pada 27 Juni 2018. Dan, kalau ada keluarga yang difabel, tolong dilibatkan juga saat pencoblosan," imbau Bos PerDIK itu yang juga merupakan seorang difabel penglihatan (netra), Minggu, (28/1/2018).
Rahman menegaskan semua warga tanpa terkecuali difabel, memiliki hak yang sama dalam bidang politik. Namun biasanya, warga difabel cenderung diabaikan pada saat prosesi pencoblosan.
"Pada pelaksanaan Ppilkada sebelumnya, kami masih sering mendapati ada difabel yang tidak menyalurkan hak pilihnya, karena berbagai macam alasan. Misalnya karena kurangnya informasi yang mereka terima terkait pemilu. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, kejadian-kejadian serupa dapat diminimalisir," tutupnya.
Komisioner KPUD Makassar, Syaifuddin, yang ikut turun dalam sosialisasi tersebut menyebut pihaknya sengaja menggandeng kaum difabel sebagai wujud perhatian dan kepedulian. Harapannya agar seluruh kaum difabel juga bisa menyalurkan hak politiknya yang tentu akan bermuara pada peningkatan partisipasi pemilih.
Menurut Syaifuddin, dengan pelibatan difabel, selain sosialisasi pilkada serentak 2018, para pengunjung Anjungan Pantai Losari juga bisa lebih mengenal apa itu difabel. Ia juga berharap warga difabel Kota Makassar yang selama ini tidak terlibat di organisasi-organisasi difabel, bisa turut berpartisipasi dalam prosesi pilwalkot dan pilgub 2018.
Syaifuddin juga menyampaikan sosialisasi bukanlah satu-satunya kegiatan KPUD yang melibatkan difabel. "Untuk menciptakan pilkada yang inklusi, KPU akan terus berkordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas, bukan hanya pada sosialisasi, tapi pada tahapan-tahapan selanjutnya" pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil
