Pilkada 2018, Panwaslu Perlu Cermati Netralitas Polri

Panwaslu perlu mencermati netralitas Polri dalam proses Pilkada 2018 sebab di beberapa daerah sudah muncul keluhan terhadap ketidaknetralan pejabat kepolisian dalam Pilkada 2018, terutama di Maluku. Ada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S. Pane, menuturkan, pihaknya khawatir, ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik. Apalagi, keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini disampaikan pula oleh jenderal senior TNI ke IPW agar aksi pejabat Polri berpangkat Brigjen itu bisa dihentikan agar tidak muncul kekacauan besar di Maluku.

"Sikap Polri dalam Pilkada 2018 ini seperti mendua. Di satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap ketidaknetralan pejabat tinggi Polri dalam Pilkada," tutur Neta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Keresahan yang paling disoroti di Maluku itu terjadi Senin (18/6/2018) di Kabupaten Aru. Saat itu, seorang perwira tinggi berpangkat brigjen dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Aru, Bayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tapi harus memilih calon gubernur tertentu. Hadir dalam acara itu, Dir Pam Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku.

Saat itu, sang Brigjen mengatakan, "Tugas kita adalah, salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai...juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada risiko, risiko akan saya tanggung," ujar sang Brigjen yang disambut  tepuk tangan. Tetapi, kata Brigjen itu lagi, "Ingat, jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara saudara itu mendukung calon tersebut.

Menurut IPW, apa yang dilakukan Pati Polri ini bisa memecah belah rakyat Maluku dan memicu konflik besar. Untuk itu, aksi Brigjen ini harus segera dihentikan. IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya.

Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik tersebut.