Pemerintah Masih Godok Iuran BPJS Kesehatan, Mau Naik?

Presiden Joko Widodo mengatakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan PB IDI sampai saat ini masih dalam proses kalkulasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) Tahun 2018 di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini Kuningan, Jakarta, Selasa (25/9/2018) mengatakan usulan tersebut dan semua usulan yang masuk sampai saat ini masih dikalkulasi.

"Ya semuanya masih dikalkulasi, semuanya," katanya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta kepada Presiden Joko Widodo melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan agar defisit keuangan yang dialami pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut bisa segera diatasi. Menurut Presiden, saran dari IDI memang baik, namun pemerintah harus terlebih dahulu memperhitungkan.

"Saran dari IDI baik, tapi apapun harus dihitung. Pokoknya dihitung. Kalau memungkinkan kenapa tidak. Tapi masih dihitung," katanya.

Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis sebelumnya mengatakan penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. IDI menilai setoran, khususnya bagi peserta dari golongan tertentu atau penerima bantuan iuran besarannya cenderung kurang sebab setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu. IDI sekaligus meminta kepada Presiden terkait transparansi atas jalannya program tersebut.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2018 menunjukkan kinerja BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit lebih dari Rp10 triliun.