Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Masa Tanggap Darurat di Sulteng Berakhir, Apa Selanjutnya? (2)

Masa Tanggap Darurat di Sulteng Berakhir, Apa Selanjutnya? (2) Kredit Foto: Andi Aliev
Warta Ekonomi, Jakarta -

CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva dalam pertemuan dengan Wapres Kalla menyarankan pemerintah Indonesia menambah anggaran untuk mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis Indonesia berada di lingkup cincin api yang rawan bencana.

"Saran kami adalah menambah anggaran lagi dalam kesiapan dan pencegahan, dan untuk membangun setelah bencana itu. Pencegahan lebih baik daripada penyembuhan," kata Kristalina.

Menambah anggaran untuk mitigasi bencana tidak akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah, ia melanjutkan. Justru, dia menegaskan, kenaikan anggaran untuk mitigasi bencana bisa menyelamatkan lebih banyak masyarakat dan fasilitas umum di daerah terdampak bencana.

"Satu dolar anda investasikan untuk pencegahan bencana, itu bisa menyelamatkan 4 hingga 7 dolar nilai kerusakan," tambahnya.

Kelebihan nilai anggaran untuk mitigasi bencana tersebut dapat dialokasikan untuk pemberian pendidikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana agar lebih mawas dan waspada terhadap bencana alam. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun kembali daerah yang telah terdampak bencana, seperti Lombok dan Palu, dengan konstruksi bangunan yang lebih kokoh.

"Yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini adalah kita harus meningkatkan standar konstruksi bangunan, menjamin masyarakat memiliki pola pikir manajemen risiko (bencana)," tegasnya.

Untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi pascabencana di Lombok dan Sulawesi Tengah, Bank Dunia telah menyiapkan bantuan pinjaman sebesar satu miliar dolar AS. Bantuan ini bisa langsung dicairkan sesuai dengan permintaan pemerintah dan didukung oleh pinjaman yang telah diberikan sebelumnya sebesar lima juta dolar agar pemulihan bencana alam dapat berjalan dengan baik.

Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150 ribu keluarga miskin yang terdampak dalam bencana alam untuk jangka waktu enam bulan hingga setahun. Skema jaminan sosial ini dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang.

Paket senilai satu miliar dolar AS ini juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya. Infrastruktur terdampak yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut antara lain rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan sarana penyediaan air.

Selain itu, bantuan tersebut dapat memperkuat pengawasan dan sistem peringatan dini, memperkuat proses rekonstruksi rumah dan membangun kembali lingkungan infrastruktur dan jasa.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: