Gubernur Sulsel Harap Kawasan Transmigrasi Lebih Diperhatikan

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, berharap kawasan transmigrasi lebih diperhatikan. Kawasan transmigrasi sejatinya mendapatkan dukungan infrastruktur dan peningkatan ekonomi. Termasuk menghadirkan inovasi teknologi di daerah tersebut. 

"Untuk daerah transmigrasi, harus ada inovasi teknologinya. Di bidang pertanian, salah satunya dengan komoditas pangan yang menjanjikan seperti talas Jepang (saitamo) atau bengkoang. Yang dapat menarik minat mereka bertransmigrasi dan kesejahteraan mereka turut meningkat," kata dia. 

Gubernur Nurdin menekankan daerah transmigrasi juga harus diperhatikan dengan membangun infrastruktur. Tidak kalah penting, pemerintah daerah mesti memberikan perhatian alias atensi untuk pengembangan daerah tersebut. 

"Daerah transmigrasi itu harus disinergikan kalau tidak lari-lari mereka. Yang sudah puluhan tahun sudah ngeluh soal bibit dan pupuk karena pemdanya tidak care. Makanya, kita dari provinsi mau tawarin soal jalan. Kasihan motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa," terangnya. 

Direktur Jendral Pengembangan Kawasan Transmigrasi Desa PDT Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Nurdin, mengatakan sejumlah daerah transmigrasi di Sulsel, seperti Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo dan sebagian Wajo, sukses dengan kelapa sawit. Saat ini pengembangan yang ada dilakukan dengan pola yang berbeda. Yakni, dengan pola kemitraan termasuk dengan pihak swasta.

"Sisa-sisa lahan transmigrasi bisa kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan, investor. Karena tanpa ada investasi, lambat berkembang. Kalau ada investasi infrastruktur cepat dan mereka membawa dana," ujarnya.

Ia sepakat dengan Gubernur Sulsel bahwa daerah transmigrasi membutuhkan dukungan infrastruktur dan jalan. Pihaknya pun telah mengusulkan ke Menteri PUPR untuk pembangunan di Sulsel.

Selain jalan dan jembatan, yang diperlukan di daerah transmigran adalah bendungan agar potensi daerah transmigrasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalnya untuk lahan pertanian. 

Ia juga mendorong percepatan penyelesaian sertifikat konflik lahan transmigrasi. Di Sulsel ada sekira 13.000 bidang lahan yang belum tersertifikatkan. Ia pun mengintenskan rapat dengan dinas-dinas terkait.

"Untuk percepatan mudah-mudahan tahun depan sudah selesai, juga untuk lahan-lahan transmigrasi tersebut, tahun depan selesai," pungkasnya.