Waduh, PKS Minta Sebaiknya Tjahjo Kumolo Mundur dari Menteri

Peristiwa tercecernya ribuan e-KTP di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu membuat sejumlah politisi angkat bicara.

Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Alynudin, mengatakan kasus ini pernah terjadi sebelumnya, sehingga ketika berulang sudah tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap berbagai pihak. Terlebih, ribuan e-KTP tersebut tidak hanya berpotensi disalahgunakan dalam pemilu. Melainkan juga menyangkut keamanan negara. Oleh karena itu, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hal tersebut.

“Ini kejadian sudah kesekian lainnya. Jelas mengkhawatirkan dan harus diusut tuntas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, tapi juga menyangkut keamanan negara,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Ia menambahkan, patut dipertanyakan bahwa e-KTP yang kedaluwarsa dibuang sembarangan. Sehingga tindakan itu menunjukkan adanya keteledoran yang bisa saja berujung pada penyalahgunaan. Selain itu, menyesalkan adanya praktik jual beli blangko KTP-el beberapa waktu lalu.

“Aneh jika alasan pembuangan e-KTP tak terpakai dilakukan secara sembarangan. Itu jelas tidak profesional. Di samping itu, ada praktik jual beli blangko e-KTP yang rentan digunakan para penyusup yang bertujuan merusak negara,” jelasnya.

Menurutnya, praktik jual beli blangko e-KTP berpotensi memunculkan pemilih siluman dalam Pemilu Serentak 2019. Apalagi, saat ini masih terdapat data pemilih tambahan sebesar 31 juta dalam DPT. Ia lalu meminta DPR untuk memanggil Menteri Dalam Negeri terkait persoalan tersebut.

“DPR harus memanggil Mendagri dan meminta penjelasan secara terang benderang, karena hal ini berpotensi memicu kegaduhan di tahun politik,” katanya.

“Jika Mendagri tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepat, lebih baik dia mundur," lanjutnya.