KPK Sebut Ada Penyimpangan Anggaran Pendidikan

Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, Ketua KPK, Agus Rahardjo, berbicara banyaknya penyimpangan dana pendidikan. Menurutnya, penyimpangan dana pendidikan jumlahnya kecil namun terjadi di banyak daerah.

"Anggaran pendidikan cukup besar. Kemudian kalau terjadi penyimpangan kecil-kecil tapi di wilayah sangat luas kalau dikumpulkan besar," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Ia menambahkan, untuk mencegah itu salah satu hal yang bakal dilakukan adalah merancang sistem agar Kemendikbud bisa mengawasi penggunaan anggaran di daerah.

"Kami dengan Pak Mendikbud masing-masing bentuk tim untuk kemudian melakukan e-monitoring," katanya.

Menurutnya, e-monitoring tersebut nantinya dimasukkan dalam platform JAGA milik KPK. Sehingga bisa lebih dikontrol penggunaan dana pendidikan di daerah, yang akibat desentralisasi. Sebab Kementerian Pendidikan Kebudayaan belum dapat menjangkau daerah.

"Kita fasilitasi harmonisasinya dengan Kemendagri dengan teman-teman Pemda kabupaten dan provinsi," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal guru di sekolah yang memberi bimbingan belajar (Bimbel) bagi siswanya. Menurut KPK, pemberian bimbel itu bisa berpotensi konflik kepentingan karena guru tersebut juga memberi nilai bagi siswanya di sekolah.

"Kita sampai tadi bicarakan bimbingan belajar untuk murid yang gurunya, yang nanti di sekolah memberi nilai itu juga melanggar prinsip conflict of interest Itu mestinya nggak boleh dilakukan," terangnya.