Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bupati Bojonegoro Desak Industri Migas Tingkatkan PAD

Bupati Bojonegoro  Desak Industri Migas Tingkatkan PAD A container ship is seen at the shipping terminal Eurokai in the Port of Hamburg, Germany November 6, 2017. | Kredit Foto: Reuters/Fabian Bimmer
Warta Ekonomi, Surabaya -

Bupati Bojonegoro Anna Muawanah meminta industri migas bisa menjadi lokomotif peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro yang tahun lalu hanya mencapai Rp500 miliar. Untuk tahun ini, pihaknya menargetkan Rp1 triliun. Menurutnya, permintaan pada industri migas untuk meningkatkan PAD hingga 100% dalam waktu satu tahun.

Terkait permintaan itu, Presiden Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf mengatakan, dukungan perusahaan terhadap pemerintah daerah tidak perlu diragukan sebab Pertamina EP memang memiliki visi dan misi untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

"Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Namun, mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perizinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi," tegas Nanang Abdul Manaf terkait permintaan PAD Kabupaten Bojonegoro di Surabaya, Kamis (28/3/2019).

Dikatakannya, Pertamina EP berharap perizinan yang berhubungan dengan kelangsungan operasi tidak tertahan karena proses formalitas perizinan. Alasannya, kelancaran kegiatan operasi sangat berpengaruh pada pencapaian target produksi.

"Bila itu tercapai, tentu akan ada investasi, membuka lapangan kerja, dan akan bisa menyumbangkan tambahan PAD Kabupaten Bojonegoro lewat perputaran perekonomian," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pertamina EP dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam juga berkunjung ke rumah dinas Bupati Bojonegoro, Anna mengaku gemas karena PAD Bojonegoro tidak sampai Rp500 miliar.

"Saya minta dukungan, bagaimana caranya PAD Bojonegoro bisa mendekati Rp1 triliun. Peningkatan PAD ini menjadi prioritas saya," katanya.

Seperti diketahui, Kabupaten Bojonegoro kini menjadi salah satu tulang punggung penghasil minyak dan gas nasional. Dari lapangan Banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu Limited, Bojonegoro menyumbang 210.000 barel minyak per hari. Karena itu, Bojonegoro mendapat dana bagi hasil (DBH) migas lebih dari Rp 2,7 triliun pada 2018.

Baca Juga: BPBD Bojonegoro Masih Hitung Total Kerugian Banjir yang Akibatkan Padi Terendam

Sementara Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar menegaskan bahwa semua masukan dan harapan Pemkab Bojonegoro akan benar-benar menjadi perhatian dari SKK Migas dan KKKS.

"Komitmen itu tidak perlu diragukan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Harapannya hanya satu, yakni pemda bisa mempercepat perizinan yang diperlukan kegiatan hulu migas sehingga target-target 2019 yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR dapat tercapai," harap Ali.

Di sisi lain, Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa target lifting migas akan bisa tercapai apabila program kerja Pertamina EP berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komisi VII DPR RI akan tetap mendukung Pertamina.

"Kami merasa perlu untuk mengingatkan diperlukannya penguatan sinergi dan dukungan dari Pemkab Bojonegoro agar produksi dan target lifting migas dari Pertamina benar-benar bisa dicapai," tegas Ridwan.

Setelah pertemuan dengan Bupati Bojonegoro, Nanang Abdul Manaf mengajak diskusi rekan pekerja dari Asset 4, Sukowati Field, dan Cepu Field terkait strategi perusahaan mulai dari perencanaan RK hingga eksekusinya.

Dipaparkannya, proses bisnis perusahaan migas sifatnya sequencial, di mana setiap tahapan itu saling terkait. Dan legal relation dalam hal ini merupakan ujung tombak dari tahapan demi tahapan perencanaan perizinan hingga ke proses bisnis selanjutnya.

"Apabila ada hambatan dengan perizinan, maka pasti akan terdampak pada tahapan selanjutnya. Untuk itu, dahulukan pendekatan kehumasan, komunikasi yang baik dan pembinaan hubungan baik dengan stakeholder," pesan Nanang.

Ditambahkannya, bila di tataran komunikasi dengan stakeholder tidak berjalan dengan baik, maka eskalasikan ke Asset, bila perlu dukungan BOD, maka BOD akan siap membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

"Jajaran direksi siap untuk memberi support untuk semua yang dibutuhkan oleh tim di lapangan," pungkas Nanang.

Baca Juga: ESDM: Belum Sebulan, Lelang WK Migas Tahap I 2019 Ramai Diburu

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Mochamad Ali Topan
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: