Tantangan Ekonomi Semakin Kompleks, Kebijakan Perdagangan RI Semakin Proteksionis

Board member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto Patunru mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa mendatang. Kompleksitas ini disebabkan antara lain oleh kebijakan perdagangan yang dijalankan oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Arianto menjelaskan, kebijakan perdagangan Indonesia cenderung semakin proteksionis atau semakin tidak terbuka. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia cenderung kurang termotivasi untuk membuka hambatan dalam perdagangan internasionalnya, terutama kalau dibandingkan dengan China, India dan Vietnam.

“Pendekatan yang selama ini dilakukan Presiden Joko Widodo cenderung ambivalen dan pragmatis dalam melihat dan menyikapi proteksionisme dalam perdagangan global. Untuk lebih membuka peluang terhadap peningkatan kinerja perdagangan internasional Indonesia, Presiden perlu bersikap lebih pragmatis,” jelasnya kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca Juga: Dinilai Salah Arah, Presiden Terpilih Mesti Beresin Kebijakan Pangan RI

Terkait pelemahan nilai tukar Rupiah, ekonom Australian National University (ANU) ini menjelaskan, ada perspektif yang menyatakan hal ini disebabkan oleh kegiatan impor. Perspektif ini memengaruhi para politisi untuk menolak impor dan membuat pemerintah mengurangi impor. Impor pada akhirnya lebih dipandang sebagai kegiatan yang tidak nasionalis dan tidak pro rakyat. Padahal Indonesia masih membutuhkan impor karena hasil produksi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan.

“Ini tidak baik dalam jangka panjang karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor dalam hal bahan yang dibutuhkan untuk input industri. Perspektif yang salah ini juga menyebabkan upaya Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah non-tarif dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya mengarah pada produk yang tidak bersaing dengan harga di pasar internasional,” ungkapnya.