Huawei Gugat Pemerintah AS di Texas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Huawei akhirnya melakukan perlawanan hukum agar memastikan langkah Pemerintah AS tidak konstitusional. Gugatan ini disampaikan pada Selasa (29/5/2019) di pengadilan dsitrik Texas Timur, meminta hakim agar mendeklarasikan bahwa National Defense Authorisation Act (NDAA) tidak konstitusional.

NDAA ini diketok palu pada musim panas lalu oleh Senat AS, yang melarang pemerintah federal dan kontraktornya menggunakan peralatan Huawei dengan alasan keamanan nasional, dengan mengatakan bahwa Huawei bagian dari Pemerintah China.

Baca Juga: Huawei Ajak AS Ubah Pendekatan Terkait Keamanan Siber

Sebagaimana dilansir CNA, Huawei–suplai jaringan telco terbesar di dunia–berkali-kali membantah tuduhan ini. Huawei mengatakan bahwa perusahaannya murni swasta dan tidak mempunyai hubungan dengan Pemerintah China, milter, ataupun intelejen China.

Tapi  Menteri Luar Negri AS Mike Pompeo terus menekan Huawei pada Rabu kemarin. “Saya hakul yakin bahwa Huawei adalah instrument Pemerintah China,” kata Pompeo dalam wawancara dengan Fox Business Network.

“Mereka benar-benar ada di dalam Huawei. Inilah hal yang sangat sukar dipahami masyarakat AS,” tambahnya.

Baca Juga: Huawei Tinjau Ulang Kemitraan dengan FedEx, Karena Dijegal AS?

Beberapa pakar hukum AS meragukan efektivitas dari gugatan ini.  Sebab pengadilan AS sangat mementingkan aspek security negara.

“Gugatan ini hanya akan menjadi isu di kalangan atas, sebab kongres memiliki otoritas untuk melindungi kita dari ancaman keamanan,” ujar Franklin Turner, lawyer pada McCarter & English.