Menteri Pertahanan Tolak Usulan BPK, Soal Apa?

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu menolak usulan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengusulkan pembentukan program wajib militer.

Menurut Ryamizard, pihaknya saat ini menilai belum waktunya membentuk program wajib militer. "Nggak mudah itu ya, itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-saja saja, tapi dari Kemenhan belum memikirkan itu dulu," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Ketat, Padat dan Pendek, Kata Fadli Zon

Ryamizard menambahkan, saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan terhadap bela negara. Penting untuk menjadikan Pancasila dan UUD dasar 1945 sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara.

"Kita masih berpatokan kepada bela negara, kalau bela negara itu bagaimana jiwa, pemikiran kita ini tidak berubah, yaitu NKRI dengan dasarnya Pancasila dan UUD 1945 itu yang dipatrikan terus di dada, benak, terutama prajurit, kemudian rakyat karena perang kita adalah perang mindset," jelasnya.