Meski Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga, KSSK Tetap Waspadai Ini

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan triwulan II 2019 terjaga dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan Iembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, Iembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

Namun demikian, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai baik itu faktor domestik maupun eksternal. KSSK sendiri diketuai oleh Sri Mulyani dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

"Dari eksternal, salah satunya adalah berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok yang berpotensi melebar ke negara yang menjadl hub bagi ekspor Tiongkok ke AS," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga: Tiga Hal Ini Bikin Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Triwulan II 2019

Faktor ini, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, terus menekan volume perdagangan dunia serta memperlambat prospek pertumbuhan ekonomi global. "Ekonomi global yang melemah pada gIIirannya makin menekan harga komoditas, termasuk harga minyak," tambahnya.

Sementara faktor dari dalam negeri, KSSK mellhat bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pertumbuhan serta memperbaiki current account deficit (CAD), di tengah melemahnya perekonomian global.

"Merespons hal tersebut, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung penumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Koordinasi kebijakan tersebut juga dlharapkan dapat mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing," jelas dia.

Baca Juga: Aman, KSSK Sebut Sistem Keuangan Kuartal I-2019 Aman

Adapun guna merespon perkembangan diatas Bank Indonesia (Bl) telah memperkuat bauran kebijakan. Bl menempuh kebijakan moneter yang akomodatif dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 50 bps pada Juni 2019 dan suku bunga kebijakan Bl 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps pada Juli 2019.

"Kebijakan ini ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi ketidakpastian keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali," cetusnya.

Kebijakan moneter tersebut juga didukung oleh kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian. Selain itu. kebljakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga, Ditopang 3 Faktor Ini

Momentum positif perekonomian domestik turut didukung oleh kinerja fiskal yang moderat. Hingga akhir Juni 2019, realisasi APBN secara umum masih menunjukkan kinerja yang positif, baik pada sisi Pendapatan Negara maupun Belanja Negara.

"Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal pada tahun 2019, dengan secara konsisten terus melakukan pengelolaan utang secara prudent dan produktif, antara lain dengan menjaga rasio utang pada batas yang aman, meningkatkan efisiensi pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan yang produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang," tuturnya.