Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan (kiri) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahudin Uno (kanan) memberikan pidato kemenangan Anies-Sandi di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (5/5). Usai ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022 oleh KPUD Jakarta, Anies-Sandi memberikan pidato dengan tema "Pesan Persatuan Jakarta" yang dihadiri sejumlah relawan dan tim pemenangan. | Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menilai penyebab turunnya indeks kebebasan berkeyakinan di Jakarta, karena isu SARA saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurutnya, saat Pilkada DKI 2017, ada permainan politik SARA yang dilakukan demi memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Bahkan, ia menyebut saat itu ormas berbasis Islam, Front Pembela Islam (FPI) ikut ambil bagian dalam pemenangan Anies-Sandi.
"Besar sekali pengaruhnya. Indeks (kebebasan berkeyakinan) itu turun karena kemenangan Anies yang bermain politik SARA dan berkoalisi dengan politik radikal seperti FPI," katanya kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).
Baca Juga: Jelang Ijtimak Ulama IV, PA 212 Pindah Dukung Anies Nyapres 2024?
Baca Juga: Jokowi 2 Periode, Nasib FPI Makin Suram, Ini Komentar Menhan...
Lanjutnya, ia mengatakan dampak tersebut dapat dirasakan masyarakat khususnya yang berdomisili di Jakarta. Ia juga menyebut hal tersebut menimbulkan ujaran kebencian dan juga penggiringan opini publik yang terjadi.
"Yang paling berdampak pada opini publik, karena hoaks dan ujaran kebencian dari kelompok radikal itu yang dominan di ruang publik," ujarnya.
Atas dasar itu, ia mendukung kalau perizinan FPI tidak perlu diperpanjang oleh Kemendagri. Tak hanya itu, ia juga menyebut kalau FPI bertentangan dengan ideologi dasar negara yakni pancasila.
"Saya sepakat izin FPI tidak diperpanjang karena tujuan FPI mendirikan khilafah ini bertentangan dengan NKRI dan UU Ormas," tukasnya.
Diketahui, Untuk diketahui, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Hermawanti Marhaeni memaparkan 20 provinsi mengalami penurunan skor kebebasan berkeyakinan seperti di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.
Katanya, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu yang indeks demokrasi Indonesianya paling tinggi. Namun indeks kebebasan berkayakinannya turun
"Banyak sih ini sebenarnya kebebasan berkeyakinan erat kaitannya dengan pemilu," jelasnya di kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
