Jangan, Jangan Potong Gaji Pegawai, PLN Bisa Terapkan Cara Ini

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menilai pencana pemotongan gaji karyawan sebagai solusi untuk membayar kerugian Perusahan Listrik Negara (PLN) akibat pemadaman listrik massal, Minggu (4/8), tidak tepat.

Menurutnya, pegawai merupakan penyangga utama setiap perusahaan. “Efisiensi bukan dari pemotongan gaji Sumber Daya Manusia (SDM) karena mereka tiang produktivitas," ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/8/2019).

Baca Juga: Lindungi Hak Konsumen, Kemendag Gelar Pertemuan dengan PLN. Ini yang Dibahas...

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Rombak Bos BUMN, Tanda-Tanda Rini Soemarno...

Lanjutnya, ia mengatakan dfisiensi anggaran untuk membayar kerugian bisa dilakukan dengan meminimalisasi praktik kontrak gelap atau pemakaian energi terpaksa dari pembangkit yang tidak efisien.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PLN selama ini tersandra oleh pemasok energi mahal. Menurutnya, ada unsur politik yang menghambat PLN keluar dari jerat mafia itu.

"Di PLN itu ada mafia gelap pemasok energi mahal. Untuk mengganti energi mahal ke murah sudah dilakukan 20 tahun lebih, tetapi masih sulit karena harus bertarung secara politik," sambungnya

Tak hanya itu, ia menilai PLN yang memonopoli setrum bisa menutup kerugian dengan mengatasi kontrak bawah tanah yang masih sering terjadi.

"Sumber inefisiensi PLN banyak dari kontrak bawah tanah yang tidak efisien dan terus dilestarikan. Bahkan dirut PLN pun tidak kuasa mengubahnya karena kekuasaan atas PLN ada di luar itu," tukasnya.