Lepas Jabatan Ketua Hipmi, Bahlil Ingin Jadi Menteri Jokowi?

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia akan segera melepaskan jabatannya tahun ini. Meskipun baru satu periode, Bahlil sepertinya ikhlas merelakan jabatan ketua umum dari organisasi cukup berpengaruh di Indonesia ini.

Kerelaan Bahlil melepaskan jabatan tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya ada kabar Bahlil akan diangkat menjadi menteri di Kabinet Jokowi periode 2019-2024.

Dia menyebut, di tanggannya Hipmi memiiki peran lebih dalam mendorong semangat wirausaha kaum muda dan menjadi partner strategis bagi pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi.

Bahlil mengungkapkan, saat menghadiri Buka Puasa Bersama Hipmi Mei 2019 lalu, Jokowi menilai dirinya sebagai pemuda yang cerdas sehingga pantas jika menjadi menteri. Diketahui pada Pilpres 2019, Bahlil merupakan salah satu pengusaha yang bergabung dalam tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Calon Menteri dari PDIP Ada di Tangan Megawati

Kepada calon pemimpin Hipmi yang baru, Bahlil mengatakan, Hipmi telah melahirkan banyak pemimpin di berbagai bidang, bukan hanya di dunia usaha, tapi juga pemimpin di level daerah hingga nasional eksekutif dan legislatif yang saat ini banyak diisi oleh kader-kader Hipmi.

Namun yang lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana mempersiapkan Hipmi ke depan untuk terus berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sesuai pasal 33 UUD 1945.

"Hipmi ingin Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain di dunia," ujar pria asal Papua ini, Selasa (14/8/2019).

Sementara itu, Hipmi saat ini tengah melakukan seleksi untuk memilih Ketua Umum BPP (Badan Pengurus Pusat) Hipmi masa bakti 2019-2022. Dari Hasil verifikasi 25 Mei 2019 lalu, Tim Steering Committee (SC) Hipmi telah menetapkan empat calon yang memenuhi syarat  untuk menjadi bakal calon Ketua Umum BPP Hipmi.

Keempatnya yaitu Bagas Adhadirgha (Ketua Bidang Luar Negeri dan Pariwisata BPP Hipmi), Ajib Hamdani (Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi), Akbar Buchari (Mantan Ketum BPD Hipmi Sumut yang kini jadi pengurus BPP Hipmi), dan Mardani H Maming (Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi sekaligus mantan Bupati Tanah Bumbu).

Pemenang kursi nomor satu di Hipmi akan diumumkan di puncak Munas Hipmi XVI pada 15 September 2019 mendatang. Keempat calon tersebut akan diseleksi secara ketat dan diwajibkan untuk mengikuti serangkaian kegiatan, antara lain kuliah umum dan debat terbuka untuk menjabarkan visi misi, ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep dalam membangun Hipmi selama tiga tahun kedepan.

Sejumlah kegiatan yang harus dijalankan hingga Munas adalah delapan kuliah umum di delapan provinsi dan tiga debat terbuka I pada 20 Juli lalu di Batam, Kepri; debat II pada 21 Agustus 2019 di Bali dan 7 September 2019 di Jakarta.

Menurut Ketua Pengarah Munas XVI Hipmi Anggawira, dalam rangkaian kegiatan yang telah dijalani keempat bakal calon Ketua Umum BPP Hipmi tersebut, mereka memiliki konsep dan gagasan yang baik untuk memajukan organisasi profesi pengusaha muda ini menjadi profesional, solid, dan relevan dalam menjawab tantangan perubahan zaman, serta memenuhi ekspektasi baik dari anggota dan stakeholder.

Namun kursi pimpinan hanya satu, siapa pun nanti yang akan terpilih, Anggawira berharap dapat membawa Hipmi menjadi lebih baik lagi, serta meneruskan estafet kepemimpinan dan keberhasilan program-program sebelumnya sehingga bermanfaat bukan hanya untuk kader dan pengurus, melainkan masyarakat luas.

Baca Juga: Persaingan Semakin Panas Jelang Munas Hipmi

Anggawira mengingatkan, Hipmi didirikan pada 10 Juni 1972, dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda karena saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita-cita menjadi pengusaha.

Para pendiri yang rata-rata merupakan pengusaha pemula, terdiri dari Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Teuku Sjahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajaatmadja, Hari Sjamsudin Mangaan, Pontjo Sutowo, dan Mahdi Diah.

Sejak awal didirikannya, Hipmi mengaku terus berusaha menjawab tantangan perubahan, artinya organisasi harus compatible terhadap situasi pada masanya. Pergantian situasi pemerintahan juga menuntut Hipmi beradaptasi dengan situasi kepemimpinan nasional.

"Tentu setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya, namun sebagai organisasi yang baik Hipmi wajib menjadi organisasi yang relevan menjawab tantangan perubahan zaman," jelasnya.