Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mendorong peningkatan ekspor di berbagai sektor dalam upaya peningkatan devisa negara, termasuk pertanian. Komoditas Hortikultura hingga saat ini telah mampu menembus 113 negara, dengan jenis komoditas yang makin beragam. Namun pemerintah merasa masih perlu mendesain lebih baik lagi peta komoditas unggulan bagi dunia.
Direktorat Jenderal Hortikultura tengah mempersiapkan Grand Design Hortikultura dengan basis korporasi selama lima tahun terhitung 2020 – 2024. Korporasi hortikultura dilaksanakan dengan mengembangkan One Village One Variety.
Kawasan korporasi menggabungkan sentra-sentra yang kecil menjadi satu kesatuan dengan penguatan, pendampingan dan teknologi.
"Hortikultura akan berkembang dengan basis korporasi. Sehingga pengakuan kualitas dan daya tawarnya mempunyai taring sampai luar negeri. Kita akan berkolaborasi dengan pihak lainnya," ujar Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto pada Focus Discussion Group (FGD) di Jakarta, Jumat (23/8).
Diakui memang sudah ada selama ini kawasan untuk komoditas buah dan florikultura, namun kualitas produk belum berstandar ekspor. Kawasan yang dikehendaki minimal 100 hektare. Komoditas buah yang menjadi target sasaran pengembangan di antaranya jeruk, mangga, manggis, pisang dan lengkeng. Sementara untuk komoditas florikultura yakni Krisan dan melati. Untuk pola pengembangan buah harus ada dua model, lahan hamparan dan lahan sempit.
Ditjen Hortikultura akan menyiapkan program pengembangan kawasan berdaya saing, lahan dan agroklimat yang sesuai, benih unggul bermutu, pengendalian OPT dan dukungan pemasaran.
Terkait kebijakan tersebut, Direktorat PSP, Badan SDM Pertanian, Badang Litbang Pertanian dan Kementerian Perekonomian sangat antusias mendukung pencapaian tersebut.
"Tahun depan sudah kami anggarkan Rp 42 miliar untuk mendukung kawasan hortikultura. Utamanya untuk irigasi dan alat mesin pertanian yang aplikatif untuk skala usaha hortikultura. Ini gagasan cemerlang. Menyatukan kawasan menjadi suatu kesatuan yang memiliki power yang besar. Hal ini harus segera dieksekusi supaya masalah yang ada bisa cepat diurai," papar Sekretaris Direktorat Jenderal PSP, Mulyadi Hendrawan.
Penciptaan varietas unggul akan menjadi fokus riset Badan Litbang Pertanian dan BPTP. Varietas unggul menjadi target untuk pengembangan kawasan berorientasi pasar.
“Jadi nanti keanekaragaman jenis dan kekayaan plasma nutfah akan lebih variatif. Hortikultura akan mempunyai ciri khas tersendiri dalam kawasannya. Sehingga nantinya pasar akan lebih mudah memperoleh produk. Diseminasi teknologi juga harus disegerakan. Riset-riset sepesifik komoditas dan kawasan pasti sangat diperlukan. Litbang Pertanian melalui BPTP propinsi akan mengawal di tiap klaster korporasi hortikultura,” terang sekretaris Badan Litbang Pertanian, Mohamad Praba Yuddi.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Nurlaily juga menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap gagasan kawasan hortikultura berbasis korporasi ini.
"Nanti kita bekali para penyuluh pertanian dengan muatan pengetahuan tentang berbagai produk hortikultura terbaru. Banyak jenis dan ragam komoditas hortikultura yang belum diketahui para penyuluh. Kalau penyuluh sudah paham komoditas komoditas unggulan hortikultura, lebih mudah dalam mengawal petani untuk pengembangnya. Jangan cuma komoditas itu itu saja. Harus mau out of the box. Harus mau coba hal baru, komoditas baru dan model pengembangan yang baru," paparnya penuh semangat.
Di sisi lain, Kementerian Perekonomian juga memberikan dukungan terhadap gagasan ide cemerlang ini. Melalui Subdit Ketersediaan Pangan dan Pertanian, Kementerian Perekonomian sudah merintis pengembangan wilayah strategis pangan melalui desk analisys dan uji potensi di wilayah Sumatera dan Jawa. Hal ini nantinya akan segera disinergikan dengan kawasan hortikultura berbasis korporasi ini.
"Hortikultura menjadi program prioritas nasional Kemenko. Kawasan berikat baru di 13 kabupaten sedang dibangun. Status kepemilikan lahan akan menjadi agenda berikutnya," ujar Kasubdit Ketersediaan Pangan dan Pertanian, Kementerian Perekonomian, Edwin Mahatir.
Tak hanya menggandeng swasta, perusahaan diminta tidak hanya menjalan proses bisnisnya tetapi juga mengembangkan komoditas identitas lokal. Pertemuan selanjutnya diharapkan dapat memutuskan lokasi kerja bersama. Diharapkan ada peran swasta mitra. Pengembangan kawasan dengan menyertakan swasta sebagai mitra lebih memberi hasil signifikan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Abdul Halim Trian Fikri
Tag Terkait: