Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan jelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ia mengatakan Jokowi harus memberikan feedback terhadap pendukungnya pada saat Pilpres 2019 lalu.
Menurutnya, Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin telah memberikan banyak harapan terhadap masyarakat terkhusus pendukungnya ataupun pemilihnya.
"Artinya kan kemarin publik memberikan suara ke pak Jokowi, harusnya kan timbal balik sekarang pak Jokowi memberikan jaminan. Misalnya iuran BPJS (Kesehatan) tidak naik dulu untuk tahun ini. Artinya ada feedback politik yang bagus," ucapnya kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).
Baca Juga: Jokowi Sudah Kirim Surat 10 Capim KPK ke DPR
Baca Juga: Iuran BPJS Tetap Naik, Istana: Kalau Sehat Murah, Bikin Orang Jadi Manja
Lanjutnya, ia mengatakan sebelum menaikkan iuran BPJS dan tarif dasar listrik. Seharusnya, Jokowi menggenjot perekonomian Indonesia dari 5,1 persen hingga 5,3 persen pada tahun ini.
"Kalau sudah 5.3 otomatis kan ekonomi publik juga naik. Ketika ada kenaikan pendapatan, iuran BPJS (kesehatan) naik, pasti masyarakat tidak akan menolak harga BPJS itu," ungkapnya.
Selain itu, ia mengibaratkan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta kenaikan tarif listrik sebagai hadiah untuk para pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin.
"Kasarnya, ini hadiah feedback yang pemilih atau publik terima dari Pak Jokowi?," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
