Iuran BPJS Kesehatan Naik, Angka Kriminalitas Ikut Naik?

Sosiolog dari Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Musni Umar memprediksi rencana kenaikan iuran iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020, akan berimbas pada meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia.

Ia melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesiia saat ini sedang dalam posisi kesulitan, sehingga naiknya iuran BPJS dinilai semakin mempersulit rakyat.

"Masyarakat kehidupan ekonominya semakin sulit, maka itu akhirnya akan terjadi banyak hal termasuk di dalamnya meningkatnya kriminalitas di masyarakat," cuitnya, dalam akun Twitternya, seperti yang dikutip, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Iuran BPJS Tetap Naik, Istana: Kalau Sehat Murah, Bikin Orang Jadi Manja

Baca Juga: Awas Rakyat Emosi, Jenderal Moeldoko Jangan Asbun!!

Selain itu, ia juga menyoroti rencana pemerintah mencabut subsidi bagi 24,4 juta pelanggan listrik 900 volt ampere mulai tahun depan.

"Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat cabut subsidi listrik 900 VA, penggunanya 24 juta. Pencabutan subsidi listrik jadi sorotan kita," ucapnya.

Sambungnya, "Harapan kehidupan ekonomi kita tidak semakin terpuruk, tapi semakin meningkat dengan usaha kita dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro pada rakyat," tutupnya.

Diketahui, pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II, dan untuk iuran kelas III diusulkan sebesar Rp42.000 dari Rp25.500.