5 Tahun Jokowi Berkuasa, Kasus Munir Malah Mundur?

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, selama lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak ada kemajuan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Munir.

Bahkan, Koordinator KontraS, Yati Adriyani mengatakan, justru terjadi kemunduran selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

"Malah mundur. Satu, pernyataan-pernyataan yang disampaikan (Jokowi), kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah PR (pekerjaan rumah) kita, termasuk kasus Munir. Tapi yang terjadi, Presiden malah mengangkat terduga pelanggaran HAM, baik secara formal maupun informal di sekeliling kekuasaannya," kata Yanti usai peringatan 15 tahun kematian Munir di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2019).

Baca Juga: Kontradiktif! Ucapan Istana dan Istri Mendiang Munir Kontradiktif

Menurutnya, keputusan Jokowri itu bukannya mempermudah langkah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, melainkan mempersulit.

Ia kemudian berujar, "Yang kedua juga kalau kita kaitkan dengan Pilpres terakhir, mohon maaf, alih-alih memintai pertanggungjawaban para terduga pelanggaran HAM, kita lihat gestur presiden justru ingin membangun rekonsiliasi dengan sejumlah nama yang juga terkait dengan pelanggaran HAM," papar Yanti.

Kemudian, sambung Yanti, dalam Nawacita yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, sudah sangat spesifik menjelaskan kasus ini akan diselesaikan. Namun, sampai saat ini tidak ada keberlanjutan dari Nawacita itu.

Baca Juga: Dear Pak Jokowi dan Jajarannya, Apa Kabar Kasus Munir?

Bahkan, kata Yati, dalam pidato yang terakhir, Presiden tidak menyebut sama sekali akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Seperti bagaimana yang telah ia janjikan di periode pertama pemerintahannya.

"Jadi buat saya, ini kemunduran dan harusnya Presiden sadar betul. Sehingga pada periode pemerintahannya yang kedua, dia harus betul-betul mengevaluasi dan betul-betul menjadikan persoalan ini sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan. Termasuk hilangnya dokumen (TPF). Itu menjadi bukti bahwa pemerintahan ini enggak serius," kata Yati.

Peringatan 15 tahun kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib digelar di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, dibacakan sebuah dokumen hasil temuan yang telah dikumpulkan oleh tim pencari fakta (TPF) kasus Munir.