Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hari Ini DPR Ketok Palu Revisi UU KPK?

Hari Ini DPR Ketok Palu Revisi UU KPK? Suasana Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat paripurna tersebut membahas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD (UU MD3), serta RUU tentang Perubahan Atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidang Korupsi (KPK). | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Warta Ekonomi, Jakarta -

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dimungkinkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada hari ini, Selasa (17/9). Badan Musyawarah (Bamus) DPR pagi ini akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal sidang paripurna.

"Mungkin hari ini. Betul (disahkan), tempus fugit, time flies. Sudah semakin padat acara jelang akhir masa jabatan," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: Meski Dijegal Tapi Terpilih, Ketua KPK Baru: Ini Takdir Allah

Baca Juga: Jokowi Jangan Gak Konsisten Antara Mulut dengan Perbuatan, Revisi UU KPK?

Pada rapat Badan Legislasi (Baleg) yang digelar pada Kamis (16/9) malam, akhirnya DPR RI menyetujui semua masukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, kesetujuan antara pemerintah dan DPR sudah disepakati.

Anggota DPR RI Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengatakan, hasil rapat Baleg akan dibawa terlebih dahulu ke Badan Musyawarah (Bamus) yang akan digelar Selasa pagi ini juga, sebelum rapat paripurna digelar.  "Dari rapat Bamus pagi ini akan ditentukan kapan jadwal paripurna pengesahan Revisi UU KPK. Bisa paripurna siang ini atau paripurna mendatang," kata Baidowi.

DPR RI akhirnya menyetujui seluruh masukan Jokowi terkait revisi UU KPK. Poin terakhir yang menjadi perdebatan adalah soal pemilihan Dewan Pengawas. DPR dan Presiden sama-sama menginginkan menjadi pihak yang memilih Dewan Pengawas. Akhirnya, kewenangan pemilihan Dewan Pengawas pun diserahkan kepada presiden.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: