Nasib Pasal Zina dan Kumpul Kebo: Direstui MUI, Ditolak YLBHI

Dia mengakui bahwa perluasan pasal perzinaan yang belakangan menjadi pro-kontra merupakan salah satu usulan MUI. Menurutnya perluasan itu dilakukan disesuaikan dengan kultur di Indonesia.

"Perluasan mengenai perzinaan itu masuk, artinya kalau versi KUHP yang namanya zina itukan zina dilakukan apabila bersuami istri dan yang lain seperti kumpol kebo tidak masuk dalam kategori itu, nah ini kan ternyata kan masuk (RKUHP), diakomodasi sebagai nilai baru, bukan berarti menciptakan pidana baru, tidak. Tapi, nilai baru yang memang sesuai dengan kultur di Indonesia," ujar Ikhsan.

Ia menjelaskan, perzinaan yang dimaksud untuk menghindari maraknya hubungan badan tanpa ikatan perkawinan yang sah di masyarakat.

"Kalau dibiarkan masyrakat jadi tradisi, menajdi hal-hal yang diterima, bahaya kan. Enggak seusai dengan kultur manapun termasuk adat atapun agama kita apakah Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, semua melarang itu," jelasnya.

Baca Juga: Ini Dua Permasalahan Dasar dalam RUU KUHP Menurut YLBHI