Soal Krisis Kemanusiaan Rakhine, Begini Sikap Tegas Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia mendorong penghentian krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam sidang majelis PBB di New York, membeberkan jika situasi kemanusiaan saat ini semakin memprihatinkan di Rakhine, khususnya pasca gagalnya upaya repatriasi para pengungsi Rohingya dari perbatasan Myanmar-Bangladesh pada Agustus 2019. Ia menjelaskan bahwa ada peningkatan rasa ketidakpercayaan dari semua elemen dalam penyelesaian krisis ini.

“Masyarakat internasional harus segera dapat mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan Indonesia siap berkontribusi,” terang Retno dalam pernyataannya, Rabu (25/9/2019).

Retno dikabarkan sudah dua kali mengunjungi para pengungsi secara langsung di kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh.

Baca Juga: Myanmar Robohkan Perkampungan Warga Rohingya, Diganti Dengan. . .

“Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” ujarnya.

Retno menyebutkan, isu pertama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine merupakan adanya ketidakpercayaan di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsiaan dan masyarakat internasional. Ia menekankan ada hal penting yang harus segera diciptakan, yaitu situasi yang kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat.

“Ini yang sejak awal Indonesia dan ASEAN lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State,” kata Retno.

Retno menyampaikan dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian

Pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat.

“Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela dan bermartabat segera dapat dilakukan,” terangnya.

Lalu yang kedua, membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat negara bagian Rakhine.

Fasilitas Pendidikan dan kesehatan harus diberikan, kata Retno. Roda perekonomian harus segera dapat digerakkan.

Hal lain yang cukup penting, lanjut dia adalah masyarakat yang toleran dan majemuk harus terus ditumbuhkembangkan. 

“Indonesia telah membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan kesehatan dan Pendidikan masyarakat di Rakhine State,” pungkas Retno.