Massa mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. Ribuan mahasiswa yang berasal dari kampus se-Jabodetabek turun ke jalan berdemonstrasi menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Original size: 4000 x 2667 px, 1.3 Mb | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Koordinator BEM Jakarta, Syamsul Hidayah saat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK yang direncanakan bakal dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Revisi Undang-Undang KPK sudah disahkan. Bila ada yang tidak setuju, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya kepada wartawan, Senin (30/9/2019).
Baca Juga: Terkait Rencana Keluarkan Perppu KPK, Jokowi Diminta Lebih Hati-hati
Baca Juga: Sekjen PAN: Gugat ke MK, Jangan Langsung Perppu!
Lanjutnya, ia mengatakan segala produk hukum yang telah usang di Indonesia sudah seharusnya dilakukan kajian ulang dan diperbaiki.
"Revisi UU KPK sejatinya mengarahkan pada persoalan penguatan peran kelembagaan. Namun internal KPK saat ini mengalami perdebatan pandangan sehingga terkesan lebih politis," katanya.
Sementara itu, terpisah, Koordinator Gerakan BEM Jakarta, Abdul Hakim mengaku tidak menampik adanya pasal-pasal yang diubah dalam revisi UU 30/2002 tentang KPK berujung pada kekecewaan masyarakat.
Namun, menurutnya, pihaknya lebih setuju pengajuan judicial review ke MK dibanding dengan penerbitna Perppu.
Lebih lanjut, ia mengatakan suara mahasiswa akhir-akhir ini tidak mengangkat soal KPK. Mereka justru menentang sejumlah aturan lain, yaitu RUU KUHP, Pertanahan, Minerba, dan RUU PKS.
"Karena itu, kami mendorong KPK dibersihkan dari kepentingan politik praktis dalam pemberantasan KPK yang tebang pilih. Lalu mendukung penuh Presiden terpilih Joko Widodo dalam pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
