Kementan Helat Public Hearing Permentan Perunggasan

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar public hearing (7/10/2019) untuk mendapat masukan dan persamaan persepsi terhadap substansi Revisi Permentan nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaraan Pengawasan Ayam Ras dan Telur konsumsi.

"Revisi peraturan ini diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan pengembangan industri ayam ras secara nasional," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan, I Ketut Diarmita.

Menurut Ketut, proses revisi permentan ini hampir selesai karena sudah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menyempurnakan draf yang ada.

Baca Juga: Kementan Musnahkan 83 Komoditas Pertanian Ilegal dari 9 Negara

"Setelah public hearing dan review Ditjen, draf siap untuk proses tanda tangan Menteri Pertanian. Selanjutnya, dilakukan proses harmonisasi dan pengundangan di Ditjen Perundang-undangan di Kemenkumham," terang Ketut.

Ketut menjelaskan, rancangan revisi permentan ini untuk mengakomodasi penyediaan ayam ras atas dasar rencana produksi nasional sesuai keseimbangan supply and demand.

Ketut menambahkan, Permentan nomor 32 tahun 2017 dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan peternak sehingga perlu ada kesinambungan dalam berusaha antara perusahaan peternakan, pembibit GPS, pembibit PS dan peternak, serta kepastian berusaha dan investasi.

Dalam Rancangan Revisi Permentan ini, akan ada perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS), 25% untuk perusahaan PS eksternal dan tidak terafiliasi, serta DOC PS yang beredar wajib memiliki sertifikat benih atau bibit, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan sertifikat SNI untuk DOC FS.

Lanjut Ketut, penambahan dan pengurangan produksi ayam ras dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan supply and demand, dengan perhitungan penyediaan dan kebutuhan ayam ras oleh Tim Analisa Penyediaan dan kebutuhan ayam ras dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Selain itu, pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib melaporkan produksi dan peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dilakukan paling kurang satu bulan sekali setelah selesai kegiatan.

"Namun, jika terjadi ketidakseimbangan supply dan demand, laporan juga dapat diminta sewaktu-waktu," tutur Ketut.

Ketut menerangkan, pembinaan dan pengawasan penyediaan dan peredaran ayam ras dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga: Teknologi Pertanian Litbang Kementan Adaptif terhadap Perubahan Iklim Global

Selain distribusi PS dan FS ayam ras, revisi rancangan Permentan ini juga akan mengatur tentang kewajiban memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin yang mampu menampung karkas produksi internalnya dan harus dipenuhi secara bertahap selama tiga tahun. Industri pakan juga wajib menyediakan pakan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan untuk kepentingan peternak.

Terkait RPHU, Ketut menyampaikan, pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebirds) di RPHU dan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan. Perusahaan peternakan pun wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas 100% produksi livebird internal, yang harus dipenuhi secara bertahap.

"Ke depan, target pemotongan livebird di RPHU dalam jangka tiga tahun secara bertahap dilakukan 20%, 60%, sampai dengan 100%," pungkas Ketut.