Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, sebaiknya lebih hati-hati dalam melontarkan rencana suatu kebijakan. Hal tersebut dikatakan Ace menyikapi niat Fachrul Razi melarang pengguna cadar dan celana cingkrang masuk ke instansi milik pemerintah.
Ace menuturkan, pernyataan Menag Fachrul Razi tentang larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi para aparatur sipil negara (ASN) menimbulkan pertanyaan serius.
"Apakah memang sudah banyak di lingkungan ASN yang menggunakan cadar dan celana cingkrang?" ujar Ace dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).
Baca Juga: Menag Gulirkan Wacana Larang Pakai Cadar, Komnas HAM: Itu Diskriminasi
Kemudian, Ace menanyakan berapa banyak jumlah ASN yang telah menggunakan dua atribut tersebut.
"Apakah penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan ASN teridentifikasi mencerminkan sikap radikalisme? Jika benar mencerminkan radikalisme beragama di lingkungan ASN dapat dimaknai bahwa pemerintah terbukti tidak mampu untuk melakukan pembinaan terhadap aparaturnya sendiri," kata Politikus Partai Golkar ini.
Dia berpendapat, apa yang dilontarkan Menag Fachrul Razi seharusnya didasarkan atas kajian dan basis data yang kuat.
"Jangan asal bicara sehingga menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat," katanya.
Baca Juga: Menag Larangan Penggunaan Cadar, Menteri Tjahjo Bilang Begini
Sebab, dia khawatir bahwa menyinggung persoalan agama tanpa memiliki argumen yang kuat bakal menimbulkan persepsi yang salah terhadap pemerintahan Jokowi.
"Sebaiknya Menteri Agama lebih hati-hati dalam melontarkan rencana suatu kebijakan. Kita sama-sama harus melawan radikalisme karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita," tuturnya.
Namun, lanjut dia, rencana kebijakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme tidak boleh menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat.
Baca Juga: Dukung Larangan Cadar di Kantor Pemerintah, Alasan Ganjar Bener Juga!!
"Kita harus mengedepankan pendekatan preventif dan pencegahan dalam menyelesaikan masalah radikalisme," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai pertimbangan dan pendekatan, baik dari segi agama, sosiologis, politis, budaya dan HAM, harus betul-betul menjadi pertimbangan dalam menlontarkan berbagai rencana kebijakan, "Termasuk tentang larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang itu."
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
Tag Terkait: