Kredit Foto: Dok. FPKS DPR RI
Anggota Komisi XI FPKS DPR RI Anis Byarwati menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mendorong daya beli masyarakat. Hal itu dikatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementrian Keuangan RI, Senin (4/11).
"Keputusan menaikkan iuran BPJS, tarif tol, dan tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB. Menurut BPS, peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 55,79 persen pada Triwulan II 2019. Jika kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sulit tercapai." katanya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Baca Juga: Anak Buah Anies Minta Rp10 M untuk Jasa Konsultan, DPRD Kasih Rp6 M, Terus Bilang...
Baca Juga: Jaga Uang Negara, Sri Mulyani Bakal Sisir Aliran Dana Desa 'Hantu'
Lebih lanjut, ia mengatakann dalam rapat dengar pendapat pertama bagi anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan agenda evaluasi kinerja Kemenkeu tahun 2019 dan rencana anggaran tahun 2020 ini.
"Bicara soal pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari beberapa factor yang mempengaruhinya. Konsumsi rumah tangga, government evenditur, pemerintah kemudian investasi dan dana export." ujarnya.
Diantara hal yang disoroti pada rapat kali ini adalah masalah daya beli masyarakat. Ia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sangat ditunjang oleh konsumsi. Data BPS menyebutkan 55,75% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi. Pada dasarnya konsumsi terlihat dari daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat tergantung dari harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
