Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menurunkan kelas layanan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan peningkatan defisit anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun bisa jadi disebabkan oleh kesalahan strategi pengelolaan keuangan. Tercatat, hingga saat ini, defisit BPJS mencapai Rp28,35 triliun.
"(Direksi kepemimpinan) BPJS Kesehatan kan sudah lima tahun, selama itu ada plus minusnya. Akan lebih baik jika ada wajah-wajah baru di direksi yang bisa menawarkan strategi baru untuk mengurangi defisit," katanya kepada wartawan, Minggu (17/11).
Lanjutnya, ia menilai skema pengelolaan jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Kesehatan dari awal pembentukannya sudah salah. Menurutnya, penghitungan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dan iuran keanggotaan tidak dikalkulasi dengan baik.
Baca Juga: Sidak RS di Lampung, Jokowi Dapat Laporan Peserta BPJS Ditarik Duit!
Baca Juga: Kini Bayar Tagihan BPJS TK Bisa Pakai LinkAja, Begini Caranya
Sambungnya, BPJS Kesehatan masih akan mengalami defisit anggaran tanpa ada perbaikan sistem tata kelola meskipun iuran keanggotaan sudah dinaikan.
"Memang pada waktu awal didesain sistem BPJS Kesehatan itu kan biaya awal iuran lebih rendah dari pada biaya keekonomiannya. Itu sudah salah dari awal. Kalau kerangka pembiayaannya sudah didesain salah dan ini dipertahankan selama 4-5 tahun kan otomatis beban biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan direksi BPJS Kesehatan harus lebih aktif dan inisiatif dalam mencari solusi dan strategi baru dan memperbaiki sistem pengelolaan.
Bahkan, ada beberapa penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang meningkat setiap tahun, salah satunya terkait manajemen klaim fasilitas kesehatan yang belum terkontrol dengan baik dalam sistem.
Selain itu, sistem rujukan fasilitas kesehatan dan pembelian obat-obatan yang belum teratur menjadikan biaya medis bagi satu anggota BPJS Kesehatan bisa membengkak dari seharusnya.
"Defisit anggaran masih akan terjadi satu sampai dua tahun ke depan meski mungkin berkurang jadi memang yang harus diubah itu adalah pengelolaan dan skema penghitungannya," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
