Sambungnya, “Demokrasi itu tumbuh dan berkembang sesuai zaman dan kebutuhannya. Jadi jangan larang-larang orang bersikap atau berbicara kritis hanya karena kita tak sependapat dengannya," tegas dia.
Namun, ia ia mengingatkan kepada pendukung Jokowi bahwa masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan atas permintaan Jokowi, bukan karena keinginan Prabowo,
Karena itu, ia meminta pendukung Jokowi untuk tidak melarang siapapun mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk soal penunjukan Ahok sebagai bos Pertamina.
“Masyarakat kita tidak bodoh. Jadi biarkanlah masyarakat yang menilai (penunjukan Ahok). Masyarakat tak usah diarah-arahkan, tak usah ditakut-takuti. Sejarah pasti akan mencatatnya,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap kader Gerindra dan publik tetap kritis dan menyuarakan aspirasi rakyat. Sebab baginya, rekonsiliasi tak serta merta mematikan hak inisiatif setiap orang untuk menyatakan kebenaran. Rekonsiliasi, jelasnya, hanyalah sarana untuk membangun kerja sama.
"Rekonsiliasi tidak berarti mematikan hak berbicara. Sayang sekali jika orang-orang kritis seperti Fadli Zon dibungkam suaranya hanya karena alasan koalisi. Jika hal seperti ini kita biarkan, nanti kita tak punya lagi cermin untuk melihat kebenaran,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil