Dilantik Jadi Komut Pertamina, Ini 4 Alasan Penolak Ahok

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina pada Senin, 25 November 2019, memutuskan perombakan pada jajaran komisaris dan direksi.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina, menggantikan Tanri Abeng. Sementara Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina, menggantikan Arcandra Tahar.

Selain itu, perwira tinggi (Pati) Polri, yakni mantan Kepala Baharkam Polri Komjen Condro Kirono menjadi komisaris Pertamina. Komisaris lainnya, yakni Ego Syahrial, Suahasil Nazara, dan Alexander Lay. Sebelum diangkat menjadi Komut di BUMN pelat merah tersebut, Ahok mendapat banyak penolakan. Namun dasar penolakan mereka pun beragam, berikut fakta-faktanya

1. Karena Mantan Napi

Ustaz Tengku Zulkarnaen merasa keberatan dengan pemerintah yang telah menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

"Kayak enggak ada orang lain saja (angkat) mantan narapidana," kata Tengku Zulkarnaen saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indoensia mengatakan, jika pimpinan dipegang oleh mantan narapidana tentunya ini akan memberi efek buruk bagi pemerintah. "Bekas narapida masak diangkat jadi petinggi BUMN ngurusin duit banyak, apa enggak ada dari 267 juta rakyat Indonesia yang pinter kayak dia? Tapi bukan narapidana, apa enggak ada?" tuturnya.

"Berjuta-juta orang Indonesia masak enggak ada yang hebat, Sandiaga Uno hebat. Saya enggak ada rekomendasi siapa siapa. Cari saja orang hebat selain dia," katanya.

2. Sangat Strategis dan Besar 

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melalui Presiden FSPPB Arie Gumilar menyatakan menolak bila pemerintah mengangkat Ahok.

"Alasannya Pertamina ini sangat strategis dan sangat besar dan melayani kebutuhan untuk rakyat. Kita tahu track record Pak Ahok selalu bikin onar. Bakal bikin kegaduhan. Bisa dibayangkan kalau Pak Ahok jadi pimpinan Pertamina, dia ngomong kotor gaduh di mana-mana," kata Arie saat dihubungi, Sabtu, 16 November 2019.

Dia menilai, pengangkatan Ahok memang adalah wewenang pemerintah. Namun serikat pekerja merasa perlu menyampaikan pendapat. 

"Kalau tak didengarkan pemerintah silakan saja. Namun kalau ada kejadian di kemudian hari kita sudah mengingatkan," kata dia.

Namun mengenai posisi Ahok yang akan menjadi komisaris yang biasanya menjadi posisi di perusahaan yang tak akan banyak berinteraksi kepada publik dibanding direksi, Arie kembali menanggapinya. Dia menilai, masih banyak kandidat khususnya yang berasal dari internal perusahaan pelat merah itu yang layak dijadikan calon komisaris.

3. Dinilai Bencana

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilai penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama Pertamina adalah sebuah bencana.

"Ya bencana bagi bangsa Indonesia. Artinya, kita jadi korban kebijakan dari pemerintahan yang saya anggap tersandera oleh berbagai kasus dan juga mungkin tekanan," kata Marwan sebagaimana dikutip pada Minggu, 24 November 2019.

Marwan menilai Ahok sama sekali bukan sosok yang qualified untuk diangkat sebagai komisaris utama Pertamina. Sebab, nantinya hal itu dinilai akan memiliki dampak yang cukup serius, terutama bagi kredibilitas Pertamina di mata dunia bisnis internasional.

"Karena yang diangkat ini memang tidak qualified. Terlalu banyak hal-hal yang sebetulnya kita sebagai bangsa itu di sisi internasional akan dilihat bagaimana ini, kok bisa mengangkat orang seperti itu?" kata Marwan.

4. Terlibat Kasus Berat

Ketua Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Damin Sada menilai tidak pantas mantan narapidana mendapat kursi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau menurut gue enggak pantas, tapi kan menurut dia (pemerintah) Ahok pantas. Memang begitu selalu kemauannya," kata Jawara Bekasi Damin Sada, Jumat 21 November 2019.

Damin menambahkan Ahok itu merupakan seorang narapidana atas kasus penistaan agama. Menurut dia, kasus yang dialaminya itu lebih berat sebenarnya dibandingkan dengan kasus korupsi yang selama ini ada.

"Lebih berat kasusnya, ketimbang korupsi," tegasnya.